Tanpa Batasan Usia, Pemerintah Bantu Pekerja Sritex Dapatkan Pekerjaan Baru

TRIBUNPALU.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, memberikan tanggapan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.669 karyawan PT Sritex.

Mengenai karyawan Sritex yang terdampak PHK, Noel mengatakan bahwa pemerintah akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Proses pencarian pekerjaan baru ini akan dilakukan tanpa ada batasan usia bagi karyawan Sritex.

“Yang enggak kalah penting adalah kita juga mencarikan pekerjaan bagi kawan-kawan yang di-PHK ini di wilayah sekitar pabrik, seperti Sukoharjo dan sekitarnya."

“Yang penting mereka mau bekerja, dan tidak dibatasi oleh umur,” kata Noel dilansir Kompas.com (1/3/2025).

Proses pencarian pekerjaan baru bagi karyawan Sritex akan dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tragedi di Homestay Palu, Pria Meninggal Dunia Usai Dianiaya dengan Senjata Tajam

Hal ini dikarenakan Disnaker daerah memiliki data lengkap mengenai para pekerja Sritex yang terdampak PHK.

Dengan adanya data tersebut, para karyawan Sritex tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang untuk mendapatkan pekerjaan baru.

“Enggak perlu daftar lagi. Jangan dipersulit. Hidup sudah susah, jangan dipersulit lagi. Kasihan kawan-kawan buruh,” tegas Noel.

Kemudian penyaluran tenaga kerja ini juga dilakukan dengan menyesuaikan minat dan keterampilan para karyawan Sritex.

Jika mereka ingin tetap bekerja di sektor tekstil, mereka akan diarahkan ke industri yang relevan. 

Baca juga: Mandi Wajib Setelah Sahur, Panduan dan Penjelasan Lengkap

Namun, jika ingin mengembangkan keterampilan di bidang lain, mereka bisa mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Misalnya lanjut ke industri tekstil, kita masukkan. Kalau mereka mau mengubah keterampilannya, ya kita arahkan ke BLK,” terang Noel.

Menaker Yassierli Siap Kawal Hak-hak Pekerja agar Terpenuhi

Menaker Yassierli menegaskan Kemenaker telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). 

Menurutnya, sejak diputuskan pailit pada Oktober 2024, pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

Baca juga: Ahok Cerita Pengalaman Mengejutkan Selama Jabat Komisaris Utama Pertamina

“Sejak awal Kemenaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemenaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (28/2/2025).

Khusus terkait dengan Sritex, Kemnaker telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya. 

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli. 

Ia menjelaskan, pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker.

Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker  yang tersebar di seluruh Indonesia. 

“Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.

"Kita semua harus optimis, bahwa negara selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan Hubungan Industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia semakin maju," pungkasnya.

Baca juga: Hendak Memancing, 2 orang Pria Temukan Mayat Di Pantai Tondo

PT Sritex Pailit

Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang tengah berada dalam kondisi pailit dan ditutup pada 1 Maret 2025.

Karyawan Sritex yang dikenakan PHK per 26 Februari akan masuk terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, jumlah karyawan Sritex Group yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang.

Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

Di surat Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya kepada karyawan, disebutkan bahwa para pekerja terkena PHK karena perusahaan dalam kondisi pailit.

Kewenangan kurator melakukan PHK ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Beleid tersebut menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya.

Baca juga: Yunan Lampasio Ambil Formulir Calon Ketua untuk Musprov KONI Sulteng

Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

"Berdasarkan kewenangan Kurator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit," tulis keterangan dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Jumat (28/2/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com