Gubernur Sulteng: Berobat Cukup Pakai KTP, Tidak Boleh Ada yang Ditolak

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, Reny Lamadjido, memimpin rapat bidang kesehatan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kamis (6/3/2025). 

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, I Komang Adi Sujendra,  beserta jajaran, serta Direktur dan Wakil Direktur RS Undata dan RS Madani.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 

Baca juga: Menag Usulkan Masjid di Jalur Mudik Buka 24 Jam, Bisa Jadi Tempat Istirahat Pemudik Idulfitri 2025

Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja informal di Sulawesi Tengah, yang mencapai sekitar 61 persen, serta kesulitan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.

"Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya tidak aktif, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit," tegas Anwar.

Ia juga menyoroti permasalahan yang dihadapi pekerja yang kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi," ujarnya. Anwar meminta adanya koordinasi dengan BPJS untuk memberikan keringanan bagi pasien dalam kondisi darurat.

Wakil Gubernur, Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini. 

"Saya hanya bicara, tapi eksekusinya ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Anwar juga menyinggung kualitas layanan BPJS di rumah sakit. 

Ia mengapresiasi kinerja BPJS Cabang Palu yang dinilai lebih baik dibanding daerah lain, namun tetap meminta adanya peningkatan agar pasien BPJS mendapatkan pelayanan setara dengan pasien umum. 

"Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta. Jangan ada perbedaan layanan," katanya.

Pemerintah Provinsi Sulteng juga tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru dengan standar internasional di Kota Palu. 

Selain itu, peningkatan layanan kesehatan di seluruh daerah menjadi prioritas utama.