Gubernur Gandeng PLN UID Suluttenggo Wujudkan Akses Listrik Merata di Sulteng

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menerima kunjungan GM PLN UID Suluttenggo, Atmoko Basuki, beserta jajaran di ruang kerjanya pada Selasa (18/3/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang diskusi mengenai Program Berani Menyala, inisiatif Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A Lamadjido untuk memperluas akses listrik di Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ia mengenang masa kepemimpinannya sebagai Bupati Morowali, ketika keterbatasan listrik masih menjadi tantangan besar.

Saat itu, listrik PLN hanya menyala enam jam sehari, mendorongnya mencari solusi kreatif demi meningkatkan pasokan listrik bagi warga.

Baca juga: Polda Sulteng Kerahkan 1.519 Personel untuk Pengamanan Idul Fitri 1446 H

“Listrik itu kebutuhan utama rakyat,” tegasnya.

Pengalaman tersebut menginspirasi lahirnya Program Berani Menyala, yang bertujuan memastikan ketersediaan listrik di seluruh Sulawesi Tengah, terutama di 89 desa yang belum terjangkau PLN.

Ia pun berharap kerja sama dengan PLN dapat mempercepat upaya ini.

“Mohon dukungannya, Pak. Apa yang bisa kita lakukan bersama agar listrik di Sulawesi Tengah benar-benar terpenuhi?” ujarnya.

GM PLN UID Suluttenggo, Atmoko Basuki, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung Program Berani Menyala.

Baca juga: Polda Sulteng Siap Amankan 3.190 Objek Penting Selama Perayaan Idul Fitri 2025

Ia menegaskan komitmen PLN untuk menerangi 89 desa yang masih belum teraliri listrik, dengan penyelesaian bertahap sesuai target.

Ia juga melaporkan perkembangan proyek interkoneksi transmisi gardu induk di Kabupaten Morowali Utara dan Morowali.

Proyek transmisi 150 kV di Morowali Utara ditargetkan rampung pada 28 Maret 2025, sementara proyek transmisi 275 kV dijadwalkan selesai Agustus 2025.

Untuk merealisasikan target tersebut, PLN akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. (*)