ANSOS Sulteng dan Sosiolog Soroti Konflik Agraria Perkebunan Sawit

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Asosiasi untuk Transformasi Sosial (ANSOS) Sulteng bersama Sosiolog serta Warga lingkar sawit mengadakan Konferensi Pers pada Jumat (21/3/2025), pukul 10.00 WITA.

Konferensi Pers itu berlangsung di Hotel Buana Graha, Jl Emmy Saelan, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Konferensi itu membahas tentang cerita panjang Konflik Agraria perkebunan sawit skala besar yang melibatkan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Konflik Agraria struktural yang melibatkan masyarakat dengan PT Agro Nusa Abadi (ANA) ini terus menambah rentetan persoalan dengan warga yang berada dilingkar sawit.

Kali ini, delapan warga memenuhi panggilan Polres Morowali Utara, terkait dalam
perkara dugaan tindak pidana perampasan atau pencurian buah sawit di areal PT ANA.

Asosiasi untuk Transformasi Sosial (ANSOS) Sulteng, Noval A Saputra mengatakan panggilan kepolisian itu terkesan sebagai bentuk upaya untuk meredam dan mengkriminalisasi para petani.

Baca juga: KJRI Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi

Pasalnya, perusahaan yang telah belasan tahun beroperasi tanpa mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) sama sekali tidak tersentuh oleh hukum.

Padahal setiap perusahaan perkebunan skala besar diwajibkan memiliki HGU sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

"Kami menduga PT ANA adalah aktor intelektual yang mendesain agar terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang menghambat Proses-proses yang sedang berlangsung baik di Provinsi maupun di Kabupaten Morowali Utara,"jelas Noval.

Noval sebagai pendamping warga petani yang sedang mempertahankan lahan dari PT ANA menegaskan agar masyarakat tidak terbawa arus konflik masyarakat tersebut.

Selain itu, seorang sosiolog, Chairul Dhani mengatakan Konflik antara PT ANA dan warga terus berlangsung namun yang menjadi korban adalah warga itu sendiri.

Menurutnya hal ini disebabkan PT ANA mengunakan kekuasaan ekonomi dan politiknya untuk memaksa menguasai lahan milik warga dan perusahaan seringkali melakukan intimidasi dengan mengunakan hukum sebagai alat untuk melemahkan perlawanan yang dilakukan oleh warga.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Tinjau Cek Kesehatan Gratis serta Penyerahan Paket Ramadhan untuk Non ASN