Ratusan Mahasiswa di Palu Geruduk Gedung DPRD Sulteng Tolak RUU TNI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ratusan mahasiswa di Kota Palu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulteng Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (20/3/2025).

Mereka menolak pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dinilai memperluas peran militer dalam kehidupan sipil.

Pantauan TribunPalu.com, massa aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi di Palu, seperti Universitas Tadulako, Universitas Alkhairaat, dan UIN Datokarama Palu.

Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 Wita sambil membawa spanduk dan poster yang mengecam Revisi UU TNI.

Sebagai bentuk protes, massa melakukan aksi bakar ban dan berusaha menerobos masuk ke dalam area kantor DPRD yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Wagif menyebut revisi UU TNI sebagai ancaman bagi demokrasi.

Menurutnya, aturan tersebut membuka jalan bagi militer untuk semakin mencengkeram kehidupan sipil dengan dalih Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Demokrasi dibungkam dengan moncong senjata, sementara perusahaan-perusahaan besar terus mengeruk kekayaan tanpa perlawanan," ujar Wagif dalam orasinya.

Ia juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor, termasuk hukum, pemerintahan, dan gerakan sosial. 

Bahkan, dunia akademik pun dinilai terancam akibat semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas kampus.

"Kampus, yang seharusnya menjadi ruang bebas untuk bertukar gagasan, kini diawasi ketat. Pelarangan buku, pembubaran diskusi, hingga intimidasi terhadap dosen dan mahasiswa semakin sering terjadi," tambahnya. 

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pengesahan Revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di DPR RI, Jakarta, pada hari yang sama.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, dan Adies Kadir.

Pengesahan revisi UU TNI berlangsung tanpa adanya penolakan dari delapan fraksi di DPR RI, yang semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa bahwa aturan tersebut hanya akan memperbesar wewenang militer dalam berbagai sektor kehidupan.