DPRD Sulteng
Diduga Langgar Aturan Investasi, Anggota DPRD Sulteng Desak Tindak Perusahaan Tambang di Morowali
Safri menyebut seharusnya KLH dan KKP sebagai penyelenggara negara bisa bersikap tegas dan tidak membiarkan perusahaan seperti BTIIG bermain-main.
Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
"Kami mendorong Dirjen P2SDKP dan Dirjen Gakkum KLH untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan perizinan yang dilakukan oleh BTIIG di Kabupaten Morowali. Selain itu, kami juga meminta Aparat penegak Hukum (APH) lainnya untuk mengusut dugaan kerugian negara di proyek BTIIG ini," desaknya.
Politisi PKB ini juga mendorong Gubernur Sulawesi Tengah untuk turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan BTIIG.
Safri berharap Anwar Hafid mengambil peran memberikan solusi penyelesaian secara jelas dan konkret.
"Gubernur Sulteng sebagai penanggung jawab wilayah punya kewajiban untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan BTIIG. Kami berharap beliau bisa mengambil peran memberikan solusi penyelesaian masalah secara jelas dan konkret. Kita ingin negara hadir melindungi rakyatnya," pungkasnya. (*)
Warning Sekolah Tak Jual Belikan Bangku Kelas, Wakil Ketua DPRD Sulteng: Laporkan ke Polisi |
![]() |
---|
Syarifudin Hafid Pimpin Rapat Banmus, Bahas Agenda Fungsi Pengawasan dan Reses |
![]() |
---|
Legislator PDIP Sulteng Alfiani Sallata Desak Pemerintah Evaluasi Aktivitas PT IRNC di Morowali |
![]() |
---|
Wakil Ketua II DPRD Sulteng Dukung Penuh 3 Program Utama Pemprov dalam Pengentasan Kemiskinan |
![]() |
---|
Tinjau Kawasan PT SEI, Komisi III DPRD Sulteng Desak Penghentian Penimbunan Sungai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.