DPRD Sulteng

BREAKINGNEWS: DPRD Sulteng Minta Rapid Test Makanan Jadi Syarat Wajib Dapur MBG

Tercatat, kasus keracunan makanan MBG melibatkan sedikitnya 314 siswa di Banggai, 20 siswa di Kota Palu, dan 27 siswa di Parigi Moutong.

Penulis: Robit Silmi | Editor: Fadhila Amalia
Tribunnews.com
ILUSTRASI MBG - Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, meminta seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tengah untuk mewajibkan penerapan rapid test terhadap makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, meminta seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tengah untuk mewajibkan penerapan rapid test terhadap makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Permintaan ini disampaikan menyusul terjadinya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan ratusan siswa di beberapa daerah, seperti Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: Jadwal SK PPPK Paruh Waktu 2025 Terbit, Kapan Diumumkan Resmi oleh BKN?

"Kami sebagai pengawas dari DPRD Provinsi Sulteng berharap seluruh dapur penyelenggara Program MBG benar-benar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), termasuk pelaksanaan rapid test makanan sebelum disalurkan," ujar Hidayat saat ditemui di Palu, Senin (6/10/2025).

Tercatat, kasus keracunan makanan MBG melibatkan sedikitnya 314 siswa di Banggai, 20 siswa di Kota Palu, dan 27 siswa di Parigi Moutong.

Menurut Hidayat, pelaksanaan rapid test makanan bertujuan untuk memastikan keamanan pangan bagi siswa serta mencegah insiden serupa terulang di masa depan.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Imbau Dapur MBG Patuh SOP Usai Kasus Keracunan Massal

Ia menegaskan bahwa dapur MBG yang tidak menerapkan rapid test tidak boleh menyalurkan makanan.

“Setiap dapur harus memiliki alat rapid test sendiri. Bila hasilnya menunjukkan makanan tidak layak konsumsi, maka makanan tersebut tidak boleh dikirim ke sekolah,” tegasnya.

Selain itu, Hidayat juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dapur, menggunakan bahan baku berkualitas, dan memastikan seluruh proses distribusi dilakukan secara higienis.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Hidayat menyatakan bahwa Program MBG harus tetap berjalan dengan baik karena memiliki dampak positif bagi siswa.

Baca juga: Sudah Dilamar! Erika Carlina Ungkap Wedding Dream, Ingin Super Intim, Cuma Undang Sahabat Dekat

“Program ini meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan membantu pemenuhan gizi harian mereka. Tapi pelaksanaannya harus sesuai standar agar tidak justru membahayakan,” ungkapnya.

Hidayat juga menyoroti dampak positif program MBG terhadap perekonomian lokal, karena mendorong peningkatan permintaan bahan pangan dari petani, pedagang, dan pelaku usaha lokal.

Diketahui, hingga September 2025 terdapat 110 unit dapur MBG tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Kota Palu menjadi daerah dengan jumlah dapur terbanyak yakni 19 unit, disusul Banggai 17 unit, Poso 11 unit, dan Tojo Una-Una 10 unit.

Tahun 2025, total pagu anggaran nasional untuk Program MBG mencapai Rp171 triliun melalui APBN, meningkat dari alokasi awal sebesar Rp71 triliun.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Selasa 7 Oktober 2025, Emas Antam Melonjak Tinggi, Segram Rp 2,284,000

Hingga September 2025, realisasi dana MBG telah mencapai Rp13 triliun.

Hidayat berharap pelaksanaan program tetap berjalan optimal, namun dengan pengawasan ketat agar tujuan utama yakni menciptakan generasi sehat, cerdas, dan bebas dari risiko kesehatan dapat tercapai.

 

( TribunBreakingNews )

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved