Wagub Sulteng Ikuti Rapat Daring Penyelerasan Rencana Aksi Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido selaku Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah mengikuti rapat awal pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara Daring di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (25/4/2025).

Rapat tersebut membahas tentang pengembangan perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Pendampingan Penyelarasan Muatan Ekonomi Syariah (KNEKS) pada RPJPN dan RPJPD 2025-2029.

Yang membahas penyelarasan muatan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rapat ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaharui komitmen seluruh kepala daerah dalam melanjutkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing. 

Baca juga: Pemerintah Sulawesi Tengah Apresiasi Kinerja Lingkungan Proper Hijau untuk Fuel Terminal Poso

"Rapat ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional dengan melihat ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang dapat berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional,"Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ibu Yosita, Plt. Direktur Jasa Keuangan Syariah, KDEKS menyampaikan peran dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi syariah.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) hadir sebagai katalisator dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

Baca juga: Anwar Hafid Resmikan Sulteng Recycle Center, Dorong Pemanfaatan Limbah untuk Pertanian dan Perikanan

Rapat tersebut dihadiri diantaranya Manajemen Eksekutif KDEKS, diantaranya :

1. Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS);  
2. Kepala Sekretariat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS);
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi;
4. Kepala Biro Perekonomian Provinsi. 

Pada rapat tersebut, Wakil Gubernur di dampingi Kepala OPD terkait diantaranya, Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, Kabag kebijakan perekonomian,
Riska Dwi Putri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Sulteng. Serta Pejabat Tekhnis terkait lainya. (*)