Pemprov Sulteng Targetkan Investasi Rp162 Triliun, DPMPTSP Tandatangani MoU dengan 13 Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp162 triliun tahun ini. 

Angka tersebut ditetapkan pemerintah pusat dan akan dibagi ke seluruh 13 kabupaten/kota di Sulteng.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Rifani Pakamundi, usai pelaksanaan Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala DPMPTSP kabupaten/kota se-Sulteng, Jumat (9/5/2025).

“Target realisasi investasi Sulawesi Tengah tahun ini sebesar Rp162 triliun. Itu akan dibagi ke seluruh kabupaten/kota sesuai potensi dan kemampuan masing-masing daerah,” ujar Rifani di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. 

Dalam rapat koordinasi tersebut, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPMPTSP Provinsi dengan seluruh DPMPTSP kabupaten/kota. 

Penandatanganan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas daerah demi mencapai target investasi.

Menurut Rifani, pembagian target investasi kepada masing-masing daerah akan mempertimbangkan kondisi dan keunggulan lokal yang dimiliki. 

Ia berharap, kesepakatan bersama ini akan memunculkan inovasi baru dalam sistem perizinan dan pelayanan penanaman modal.

“Kami harap rakor ini dapat melahirkan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta mendorong para pelaku usaha agar lebih mudah berinvestasi di Sulawesi Tengah,” tambahnya.

Pernyataan Rifani ini selaras dengan arahan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang dalam rapat tersebut menekankan pentingnya inovasi dan kecepatan layanan sebagai kunci keberhasilan menarik investor.

Gubernur Anwar Hafid sebelumnya menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah telah menjadi primadona investasi, khususnya di sektor industri pengolahan nikel. 

Ia pun mengajak seluruh aparatur pelayanan perizinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus menjaga kepercayaan publik dan investor melalui sistem perizinan yang efisien dan transparan.

Selain menyinggung soal penguatan sinergi antar pemerintah daerah, Anwar juga menekankan pentingnya penggunaan sistem digital yang aman untuk mencegah pemalsuan dokumen perizinan. (*)