Peluncuran Koperasi Merah Putih Sulteng

Bupati Sigi Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa

Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan telah memiliki koperasi berbadan hukum sebelum akhir Mei 2025.

|
HANDOVER / PROKOPIM SIGI
PELUNCURAN DESA MERAH PUTIH - Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, menghadiri peluncuran dan dialog Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, Kamis (22/5/2025). 

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, menghadiri peluncuran dan dialog Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, Kamis (22/5/2025).

Dalam kegiatan yang digelar di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK), Kota Palu tersebut, Bupati didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sigi. Acara ini juga turut mengangkat agenda Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis.

Acara dipimpin langsung oleh Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, dan dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari kepala desa, lurah, camat, serta pemangku kepentingan desa dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Turut hadir Wakil Menteri Desa PDTT Ir. Ahmad Riza Patria, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta sejumlah pejabat dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, Menteri Yandri menyampaikan bahwa program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan amanah langsung dari Presiden RI, dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan gerakan besar yang menumbuhkan kekuatan ekonomi dari akar rumput,” ujar Yandri.

Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan telah memiliki koperasi berbadan hukum sebelum akhir Mei 2025.

Legalitas koperasi akan diproses melalui akta notaris yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana desa, maksimal sebesar Rp2,5 juta, selama tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Setelah berbadan hukum, koperasi akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh legalitas resmi.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam arahannya menegaskan pentingnya koperasi sebagai instrumen untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat.

“Nelayan kita kalah bersaing karena tidak memiliki akses yang adil. Kita perlu berani mengubah hal ini,” tegasnya.
Ia juga mengajak para kepala desa untuk membangun desa secara inklusif dengan semangat religius, gotong royong, serta keberpihakan pada rakyat demi terwujudnya “Sulawesi Tengah Baru” yang sejahtera.

Selain fokus pada koperasi, kegiatan ini juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan di desa. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi telah memiliki legalitas resmi pada akhir Juni 2025 dan dapat mulai beroperasi pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Peluncuran resmi secara nasional direncanakan pada 28 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Menutup arahannya, Menteri Yandri menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional.

“Jangan pernah meremehkan peran kepala desa, karena dari desa lahir pemimpin bangsa,” tutupnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved