Menteri Desa Resmikan Program Koperasi Merah Putih di Palu, Target Rampung Juni 2025

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meresmikan peluncuran Program Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih secara langsung di Kota Palu, Kamis (22/5/2025).

Acara peresmian yang dipusatkan di Gelora Bumi Kaktus, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, dihadiri oleh seluruh kepala desa, camat, pengurus BPD, serta bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.

Pantauan TribunPalu.com, peluncuran tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan bersama Mendes PDT bersama Wamen, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. 

Selain peresmian, kegiatan ini dirangkaikan dengan dialog percepatan musyawarah desa khusus bersama para kepala desa, yang bertujuan untuk membahas rencana pembentukan koperasi di masing-masing desa atau kelurahan.

Menurut Yandri Susanto, peluncuran program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara nasional. 

Ia menegaskan bahwa program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi.

“Ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, koperasi dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat hingga daerah. Kalau sebelumnya koperasi diserahkan ke masyarakat, cari modal dan anggota sendiri, sekarang tidak,” tegas Yandri.

Program Koperasi Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Presiden Prabowo, lanjut Yandri, memberi perhatian serius pada pembangunan desa agar masyarakat desa terhindar dari jeratan rentenir dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan pupuk.

“Dengan koperasi, kita bisa hapus rentenir dan bangun ekonomi desa. Presiden ingin koperasi juga menyediakan klinik, apotek, LPG, pupuk, hingga menampung hasil tani. Kita tidak mau desa di Indonesia kosong seperti di Jepang,” jelas Yandri dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan surat edaran yang mengatur bahwa penyaluran dana desa tahap kedua (Juni, Juli, atau Agustus) hanya akan dilakukan jika desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi.

Adapun target pelaksanaan musyawarah desa khusus di Sulawesi Tengah ditetapkan hingga akhir Mei 2025, dan legalitas badan hukum koperasi ditargetkan rampung pada akhir Juni 2025. 

Proses ini termasuk pengesahan akta notaris dan pendaftaran ke Kemenkumham melalui kantor wilayah setempat.

Yandri mengapresiasi capaian Sulawesi Tengah, yang menurutnya telah memulai langkah cepat.