Sekolah Rakyat Bakal Dibuka Juli 2025, Prabowo Minta Kualitas dan Fasilitasnya Unggulan

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat mulai berjalan pada tahun ajaran baru pada Juli 2025. 

Program ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan skema pendidikan asrama dan fasilitas unggulan.

Baca juga: Sinopsis Film GJLS Ibuku Ibu-Ibu! Kisah 3 Bersaudara Gagalkan Nikah Ayahnya, Tayang 12 Juni 2025

“Semua sedang berproses. Revitalisasi sarana-prasarana sedang berjalan, calon kepala sekolah dan guru sedang disiapkan, ground checking calon siswa juga berjalan,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Ia menegaskan, sekolah rakyat merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kemensos untuk membuka minimal 100 titik sekolah pada tahun ini.

Baca juga: Dekan Universitas Azlam Apresiasi Peran Mangrove Rangers Palu dalam Edukasi Lingkungan Mahasiswa

“Sekolah rakyat ini kenapa diperintah oleh presiden ke Kemensos, bukan Dikdasmen? Karena sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.

Ia mengatakan, Kemensos memanfaatkan aset-aset sentra rehabilitasi sosial untuk mempercepat pembangunan sekolah. 

“Sebagian ruang dari sentra-sentra ini yang kita pakai untuk membangun sekolah rakyat,” katanya.

Baca juga: 10 Negara Paling Aman di Dunia, Tetangga Indonesia Masuk Daftar

Meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, Presiden disebut meminta agar sekolah rakyat memiliki kualitas dan fasilitas setara sekolah unggulan. 

“Presiden minta fasilitasnya adalah fasilitas sekolah unggulan. Dari mulai pendidikannya, pembentukan karakternya, mereka harus punya keterampilan. Termasuk perlengkapan-perlengkapan yang akan nanti didapat siswa, siswa harus pegang iPad, pegang laptop, dan segala macam,” ujarnya.

Setiap sekolah rakyat nantinya ditargetkan menampung seribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

Baca juga: Dirumorkan Dekat dengan Sarwendah, Giorgio Antonio: Kalau Jodoh Nggak ke Mana

“Seribu per titik. Jadi kalau satu kabupaten atau kota punya satu sekolah rakyat, kita bisa punya 500 ribu anak-anak pintar dari keluarga miskin. Ini bisa memutus transmisi kemiskinan,” lanjutnya.

Ia menyebut pembangunan sekolah rakyat dilakukan lintas kementerian. 

“Kemensos membuat satgas antar kementerian yang terkait. Untuk kurikulum dan guru itu Dikdasmen, untuk sarana-prasarana PU, pengawasan melibatkan banyak badan,” tuturnya.

“Dengan proses yang sekarang berjalan, kita yakin bulan Juli kita sudah bisa buka,” tuturnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com