DPN Sulteng Kritik Pernyataan Jatam dan Dukung Masyarakat Lingkar Tambang Poboya

TRIBUNPALU.COM - Dewan Pertukangan Nasional Sulawesi Tengah (DPN Sulteng) mengkritik narasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terkait isu lingkungan di wilayah Tambang Poboya, Kota Palu.

Ketua DPN Sulteng Andri Gultom menilai, Jatam cenderung menyederhanakan persoalan dengan melabeli seluruh aktivitas pertambangan rakyat sebagai ancaman bagi lingkungan.

Tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hak masyarakat lokal yang  hidup dan bergantung pada wilayah tersebut selama puluhan tahun.

“Kami menganggap pendekatan Jatam terlalu elitis dan kurang memberi ruang bagi solusi yang berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, dan selama ini masyarakat lingkar tambang justru mengalami marginalisasi yang serius,” jelas Andri Gultom via Whatsapp, Senin (9/6/2025).

DPN Sulteng menegaskan dukungan penuh kepada masyarakat Poboya, khususnya komunitas di lingkar tambang atas hak mereka untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wilayah tambang yang berada dalam konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM). 

"Masyarakat setempat berhak mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di tanah kelahiran mereka, yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi, " ujar Andri.

Baca juga: Marak PETI di Poboya, Jatam Sulteng Soroti Tanggung Jawab dan Desak Polisi Bertindak

Lanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tambang harus diwujudkan melalui skema yang adil, seperti koperasi dan unit usaha lokal yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan teknologi tepat guna.

Hal itu tidak hanya akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.

DPN Sulteng mengajak seluruh pihak, termasuk Jatam dan pemerintah, untuk membuka ruang dialog yang inklusif, yang menghormati hak masyarakat adat dan lokal serta mengakomodasi kepentingan lingkungan dan sosial secara seimbang.

Pendekatan yang monolitik dan menutup dialog akan berpotensi memperparah konflik dan ketidakadilan di lapangan.

“Kami percaya pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan hanya bisa tercapai melalui keterlibatan aktif masyarakat dan penghormatan penuh terhadap hak-hak mereka,” kata Andri Gultom.(*)