Bupati Parimo Erwin Burase Tegaskan Program Gas Elpiji Gratis Bakal Terealisasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan bahwa program bantuan gas elpiji gratis bakal terealisasi.

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul munculnya keraguan dari sebagian warga terhadap pelaksanaan program dalam 100 hari kerja pertamanya.

Baca juga: Ini Jadwal Pemulangan Jemaah Haji Indonesia 2025

Keraguan muncul karena program tersebut dinilai tidak mudah dijalankan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Masyarakat sangat menunggu program ini karena sangat meringankan beban ekonomi rumah tangga,” ujar Erwin Burase kepada TribunPalu.com, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah terlihat sejak masa kampanye Pilkada Parigi Moutong 2024 lalu.

Baca juga: DPRD Kota Palu Bahas Ranperda Cadangan Pangan, Untuk Antisipasi Inflasi dan Bencana

Erwin menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran awal dan akan mengupayakan realisasi program secara bertahap.

“Kita masuk di tengah jalan. Anggaran sudah berjalan. Tapi insyaallah masih bisa kita siapkan secara bertahap,” jelasnya.

Ia memastikan anggaran awal sudah tersedia dan akan ditambah melalui perubahan APBD dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah, anggaran awal ada. Kita akan tambah di perubahan APBD dan target dianggarkan penuh tahun 2026,” katanya.

Menurutnya, program ini ditujukan bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kurang lebih ada 30 ribu kepala keluarga yang masuk dalam kategori ini. Itu jadi prioritas utama kami,” ucapnya.

Ia menjelaskan, penerima bantuan akan dibagi dalam dua kategori, yakni desil 1 dan desil 2, yang mewakili warga berpenghasilan rendah.

“Desil 1 dan 2 mencakup masyarakat menengah ke bawah. Mereka akan menerima isi ulang gas elpiji 3 kilogram,” ungkapnya.

Baca juga: Anwar Hafid Prediksi Indonesia Menang 3-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia

Untuk teknis penyaluran, pemerintah daerah masih akan merumuskan skema dalam rapat pasca libur Iduladha 2025.