Pansus DPRD Parimo Keluarkan 10 Rekomendasi, Dorong Evaluasi Proyek hingga Tertib Aset Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – DPRD Parigi Moutong (Parimo) melalui Panitia Khusus (Pansus) mengeluarkan 10 rekomendasi penting usai pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas keuangan daerah 2024.

Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, sebagai hasil dari pemantauan lapangan serta rapat dengar pendapat bersama SKPD terkait.

Pansus menilai, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah kendala serius yang perlu ditindaklanjuti secara tegas dan cepat.

Anggota Pansus, Irawati menyampaikan, rekomendasi ini ditujukan kepada Bupati Parimo dan seluruh perangkat daerah agar menjadi perhatian utama.

Pertama, Pansus meminta Bupati segera menindaklanjuti hasil temuan BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.

Baca juga: Pemkab Banggai Serahkan Hibah Rp800 Juta untuk Dukung BNNP Sulteng

Kedua, Pansus mendorong penyetoran sisa temuan sebesar Rp1,69 miliar ke kas daerah, yang baru terselesaikan 34,47 persen.

Ketiga, Inspektorat diminta lebih aktif mendalami dan memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan-temuan OPD.

Keempat, seluruh OPD diminta meningkatkan pengawasan internal dan mencegah potensi temuan berulang di masa mendatang.

Kelima, Bupati diminta mengevaluasi dan mem-blacklist perusahaan yang berulang kali bermasalah dalam proyek daerah.

Perusahaan pelaksana proyek yang tidak patuh terhadap pembayaran temuan juga diminta dimasukkan dalam daftar hitam.

Pansus juga menyoroti adanya perusahaan yang mengerjakan proyek dengan kualitas buruk hingga menimbulkan kerugian.

Baca juga: Kadis ESDM Baru Diminta Perbaiki Tata Kelola dan Tingkatkan Akses Listrik

Keenam, Pansus meminta Bupati meningkatkan pengawasan proses lelang di ULP agar tidak ada rekayasa pemenang tender.