Donggala Hari Ini
Belum Mendapat Kejelasan Gaji, PPPK Sampaikan Aspirasi ke DPRD Donggala
Ketua Forum ASN PPPK Kabupaten Donggala, Rahmad Hadi mengatakan mereka menyampaikan keluh kesah yang sama seperti yang telah disuarakan.
Penulis: Misna Jayanti | Editor: Regina Goldie
Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti
TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Ratusan PPPK Donggala yang tergabung dalam Forum Komunikasi ASN PPPK Donggala kembali menyuarakan aspirasi mereka terkait kejelasan gaji, dengan audiensi bersama DPRD Donggala.
Pertemuan itu dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Senin (16/6/2025).
Ketua Forum ASN PPPK Kabupaten Donggala, Rahmad Hadi mengatakan mereka menyampaikan keluh kesah yang sama seperti yang telah disuarakan saat audiensi sebelumnya bersama Bupati Donggala.
Aspirasi mereka terkait kejelasan gaji ke-13, pemotongan 50 persen gaji ke-14 atau THR, dan solusi gaji pokok PPPK yang hanya dapat dijamin Pemerintah Kabupaten Donggala hingga bulan September 2025.
"Aspirasi kami hari ini sama seperti kemarin saat audiens dengan Bupati. Ada tiga hal yang kami sampaikan yakni terkait kejelasan gaji pokok, gaji 13 dan gaji 14 atau THR yang dipotong 50 persen," ujarnya.
Ia mengungkapkan hasil audiensi hari ini bahwa DPRD Donggala menyatakan siap memperjuangkan aspirasi tersebut, namun DPRD memerlukan waktu.
"Respon dari teman-teman DPRD itu mereka mau perjuangkan sebenarnya, mereka mau perjuangkan cuman masalahnya mereka juga butuh waktu. Tapi di sisi lain kita didesak oleh waktu juga," ungkap Rahmad.
Rahmad menjelaskan, bahwa banyak PPPK sudah berada dalam kondisi ekonomi mendesak. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki anak-anak usia sekolah, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang membutuhkan biaya untuk perlengkapan, seragam, dan biaya pendidikan.
"Sementara kita juga butuh untuk kebutuhan, terutama teman-teman yang sudah punya anak, butuh baju dan perlengkapan untuk sekolah. Ada teman-teman juga yang punya anak yang SD, SMP, SMA bahkan yang sudah kuliah itu juga butuh dana. Kalau misalnya ini terlalu berlarut-larut ya sama saja solusinya itu masih belum kelihatan kalau menurut saya," tegasnya.
Tidak hanya mengandalkan perjuangan di tingkat daerah, Forum ASN PPPK Donggala telah merencanakan agenda strategis berikutnya.
Pada tanggal 22 hingga 27 Juni 2025, mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Institut Pendidik Nusantara dan sejumlah anggota DPR RI.
"Gerakan selanjutnya di tanggal 22 sampai tanggal 27. Kami ada pertemuan dengan Institut Pendidik Nusantara bersama anggota DPR RI di Jakarta. Sudah kami kalkulasikan, dana akomodasi untuk keberangkatan ke Jakarta sudah mencukupi. Semoga teman-teman PPPK lainnya juga mendukung dari sisi pendanaan," ungkap Rahmad.
Ia juga menambahkan bahwa dalam agenda pertemuan kali ini, mereka tidak hanya membawa aspirasi, tapi juga meminta restu, dukungan, serta arahan dari DPRD Donggala agar perjuangan mereka memiliki legitimasi kuat di tingkat pusat
"Selain menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Donggala, kami minta restu, minta dukungan, bimbingan dan arahan dari anggota DPRD, bisa membawa kita nanti kesana atau intinya bisa diarahkan," pungkasnya.
Sebanyak 19 orang akan diberangkatkan ke Jakarta mewakili PPPK Donggala. Mereka terdiri dari tiga orang pengurus inti dan 16 Koordinator Kecamatan (Korcam). (*)
Kabupaten Donggala Promosikan Tenun Bomba dan Kopi Lokal di Ajang APKASI 2025 |
![]() |
---|
Fraksi PDIP DPRD Donggala Terima dan Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029 |
![]() |
---|
Sembilan Fraksi DPRD Donggala Setujui Pembahasan Lanjutan Ranperda RPJMD 2025-2029 |
![]() |
---|
Donggala Rumuskan RPJMD Lima Tahun ke Depan, Fokus pada Transformasi dan Kesejahteraan |
![]() |
---|
Bapemperda Donggala Minta Perpanjangan Waktu Bahas Ranperda Perubahan Perumda Sakaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.