PSI Tunggu Jokowi Daftar Caketum, Projo: Sinyal Belum Terlihat

"Ya, saya belum turun ke bawah, dukungan dari DPW. DPW di provinsi, kemudian DPD di Kabupaten atau Kota juga. Satu dua (dukungan) sudah ada tapi belum cukup," kata Jokowi.

Dia juga menekankan pentingnya konsolidasi dan perhitungan kekuatan dukungan menjelang sistem pemilihan yang akan dilakukan secara daring.

“Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online. Platform-nya kan voting online. Jadi memang betul-betul harus dihitung benar. Harus berhitung betul,” jelas Jokowi.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa Jokowi masih terus mengkalkulasi untuk maju atau tidak dalam bursa calon ketua umum.

"Ya, saya tanya tadi, bapak gimana? Kok kemarin bicara mau daftar menjadi Ketum PSI. Bapak katakan, ya saya sedang terus mengkalkulasi.

Jadi belum ada jawaban dari beliau," ujar Raja Juli usai bertemu Jokowi pada Senin (26/5/2025). 

Raja Juli mengungkapkan bahwa nama Jokowi memang mulai banyak muncul dalam usulan dari berbagai daerah.

Namun, keputusan final tetap berada di tangan mantan Wali Kota Solo itu.

“Tapi sekali lagi, ya tentu beliau memiliki wisdom sebagai tokoh bangsa. Apakah akan berlabuh di PSI atau tetap menjadi tokoh netral pada saat sekarang ini,” kata Raja Juli seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Untuk diketahui, Jokowi sempat dikabarkan bakal dicalonkan sebagai Ketua Umum PPP menjelang Muktamar 2025.

Namun, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak tertarik, dan lebih memilih maju PSI jika hendak masuk partai politik.

Adapun PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum mulai 13 Mei lalu hingga 18 Juni 2025.

Namun, proses pendaftaran diperpanjang hingga 23 Juli 2023.

Beny Papa menjelaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Layanan pendaftaran dibuka setiap hari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

Bakal calon ketua umum wajib memenuhi syarat khusus berupa dukungan dari pengurus daerah PSI, yakni 5 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).