PSI Tunggu Jokowi Daftar Caketum, Projo: Sinyal Belum Terlihat

Tayang: Jumat, 20 Juni 2025 11:36 WITA

Editor: Lisna Ali

PSI Tunggu Jokowi Daftar Caketum, Projo: Sinyal Belum Terlihat

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

CAKETUM PSI - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menaiki mobil usai memberikan pelaporan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Hingga saat ini, PSI tunggu Jokowi daftar calon Ketua Umum. Sementara, Projo mengatakan, kalau mau gabung partai, tentu kita dikasih tahu.

Masa pemungutan suara pemilihan ketua umum dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025.

Proses pemilihan dilakukan dengan sistem e-voting, di mana setiap kader memiliki satu suara.

Hasil Pemilu Raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Partai PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.

Respons Projo

Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Fredy Damanik mengatakan pihaknya belum melihat tanda-tanda Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSI.

Sebab, jika Jokowi ingin bergabung partai, maka ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pasti memberitahu Projo terlebih dahulu.

"Kami Projo belum melihat tanda-tanda Pak Jokowi akan menjadi Ketum PSI. Pak Jokowi pernah bilang, kalau dia gabung PSI ataupun partai lain, pasti beliau akan kasih tahu kita.

Dan sampai saat ini kita belum terima arahan apapun dari Pak Jokowi," ujar Fredy kepada Kompas.com, Kamis (19/6/2025).

Fredy mengungkapkan, Jokowi memang pernah mengajak mereka berdiskusi tentang niat mendirikan partai baru, yaitu partai super terbuka.

Di mana, kata dia, kebijakan-kebijakan penting partai ditentukan oleh semua anggota partai berdasarkan 'one man one vote'.

"Demikian juga kantor partai dan rapat-rapat partai yang dilakukan secara virtual.

Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus mengubah peraturan, khususnya peraturan KPU.

Dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai-partai yang sudah ada sekarang," jelasnya.

"Namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan, khususnya tentang biaya tinggi, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambung Fredy seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Maka dari itu, Fredy melihat Jokowi tidak mau terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana ataupun membuat partai baru, mengingat harus dipertimbangkan secara matang.