Kemenkum Sulteng Terima Kunjungan BPIP: Perkuat Dimensi Pancasila dalam Harmonisasi Produk Hukum

TRIBUNPALU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menerima kunjungan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka penguatan peran Pancasila dalam proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Kunjungan ini berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (23/6/2025).

Baca juga: Daftar Harga HP Vivo iQoo 2025:Vivo V50, Vivo Y39, Vivo X200 Ultra, Vivo Y100, iQoo Z10, iQoo Neo 10

Tim BPIP dipimpin oleh Yunita Imelda Tampubolon, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, bersama tim dari Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi.

Mereka disambut langsung oleh Kepala Kanwilh Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, serta para perancang perundang-undangan Kanwil.

Pertemuan tersebut mengusung tema “Dimensi Pancasila dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah”, yang menjadi fokus penting dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum di daerah tidak hanya sejalan dengan norma hukum nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

Baca juga: Harga HP Realme Terbaru: Realme C71, Realme 14 5G, Realme GT 7,Realme P3 Ultra,Realme C75,Realme C53

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPIP untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam memastikan regulasi daerah berpijak pada nilai-nilai ideologis bangsa.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan dan diskusi ini. Dalam setiap tahapan harmonisasi, Kanwil Kemenkum Sulteng senantiasa berkomitmen agar Pancasila tidak hanya menjadi ideologi normatif, tetapi juga tercermin secara nyata dalam substansi dan semangat dari setiap rancangan peraturan perundang-undangan di daerah,” ujar Rakhmat Renaldy.

Baca juga: UNTAD dan UGM Kolaborasi Hadirkan KKN PPM di Donggala, Fokus pada Pemberdayaan dan Pariwisata

Ia menambahkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi elemen penting yang harus tercermin dalam kebijakan publik di daerah.

Sementara itu, Yunita Imelda Tampubolon dari BPIP menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis BPIP dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap regulasi, agar setiap produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kehadiran kami di Kanwil Kemenkum Sulteng adalah bagian dari komitmen BPIP untuk membangun pemahaman yang sama antar instansi teknis tentang pentingnya dimensi Pancasila dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pada tahap harmonisasi,” ungkap Yunita.

Baca juga: Daftar Harga HP Xiaomi Redmi POCO Terbaru: Xiaomi 15 Ultra, Redmi Note 14, Redmi 14T, POCO X7 Pro 5G

Dalam sesi diskusi, kedua pihak saling bertukar pandangan terkait praktik-praktik harmonisasi di lapangan, tantangan aktual yang dihadapi perancang perundang-undangan di daerah, serta perlunya pemutakhiran pemahaman atas tafsir nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum yang dinamis.

Pertemuan ini ditutup dengan harapan bersama agar sinergi antara BPIP dan Kanwil Kemenkum Sulteng terus berlanjut, dalam rangka memperkuat karakter kebangsaan dalam setiap kebijakan daerah, serta membentuk regulasi yang tidak hanya legal, tetapi juga ideologis dan berkeadilan sosial.(*)