DPR Desak Kemenag Usut Tuntas Hilangnya 3 Jemaah Haji Indonesia

TRIBUNPALU.COM - DPR RI menanggapi kabar hilangnya tiga jemaah haji asal Indonesia yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti hilangnya tiga warga negara Indonesia (WNI) saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Cucun meminta pemerintah, terutama Kementerian Agama, untuk segera mengusut dan memastikan kondisi serta keberadaan ketiga jemaah tersebut.

“Bukan hanya dorongan. Tugas kan, pastikan, statusnya kepada penanggung jawab PPIH di sana,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Cucun meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang masih bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji, dapat segera memberikan kejelasan kepada publik dan keluarga jemaah yang hilang.

“Kita sampaikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama yang masih bertanggung jawab mengurusin jemaah haji. Harus memastikan jemaah ini bisa ditemukan kalau masih hidup,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa jika ketiganya sudah meninggal dunia, maka kepastian tersebut tetap harus disampaikan secara resmi kepada pihak keluarga. Menurutnya, tidak boleh ada ketidakpastian atas status jemaah.

“Walaupun misalkan sudah meninggal juga harus ada kepastian buat keluarga. Nggak boleh tidak ada kepastian. Ini menjadi catatan kita juga DPR,” tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena.

Ia mendesak pemerintah agar lebih serius dan sigap dalam menangani kasus hilangnya tiga jemaah haji asal Indonesia di Makkah, Arab Saudi. 

Dia meminta Kementerian Agama bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi meningkatkan intensitas pencarian secara menyeluruh dan transparan.

"Saya sangat prihatin atas hilangnya tiga jemaah kita di Tanah Suci. Pemerintah harus serius, sigap, dan transparan dalam proses pencarian. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan warga negara kita," ujar Mahdalena dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Mahdalena menekankan pentingnya koordinasi erat antara otoritas Indonesia dan keamanan Arab Saudi, serta optimalisasi teknologi dalam pelacakan, seperti penggunaan kamera CCTV di area-area strategis dan pemanfaatan data pergerakan jemaah.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan manual. Sudah saatnya ada sistem pelacakan yang lebih modern, dan pemerintah wajib mengevaluasi sistem manajemen pergerakan jemaah secara menyeluruh," ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya penyampaian informasi yang jelas dan rutin kepada keluarga korban agar tidak terjadi kebingungan atau simpang siur di tengah situasi yang mengkhawatirkan.