Gandeng Denpom XIII/2 Palu, Gakkumhut Sulawesi Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal di Dongi-dongi Poso

“Langkah ini sejalan dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Tidak boleh ada aktivitas ilegal dalam bentuk apa pun di dalam kawasan TNLL, baik penambangan, pembukaan lahan tanpa izin, maupun kegiatan lain yang dapat merusak ekosistem hutan,” jelas Titik.

Baca juga: Temui Gubernur Sulteng, Kepala BTNLL Curhat Soal Tambang Dongi-dongi

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik menduga telah terjadi pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan ini telah diubah melalui Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia.(*)