Rustia Tompo Tanggapi Keluhan Jalan Rusak Dua Kelurahan di Palu, Siapkan Pokir untuk Warga Dapilnya

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Hanura, Rustia Tompo, merespons serius keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di daerah pemilihan (dapil) II, khususnya di Kecamatan Palu Utara dan Tawaeli.

Rustia, yang akrab disapa Ibu Tia, menyebut bahwa pihaknya akan mengupayakan solusi melalui pengalokasian dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun anggaran 2026. 

Baca juga: Kemensos Seleksi 80 Pegawai Administrasi Keuangan untuk Sekolah Rakyat

Ia mengaku telah menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan infrastruktur jalan yang belum kunjung diperbaiki.

“Meski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, kita tetap berusaha untuk memperjuangkan. Tahun depan, saya akan arahkan pokir ke wilayah ini,” ujar Rustia Tompo kepada TribunPalu.com, Kamis (3/7/2025).

Rustia Tompo yang juga dikenal sebagai pengusaha air mineral merek DMC menyebut bahwa ia belum bisa memastikan jumlah anggaran pokir yang dialokasikan. 

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Sabtu 5 Juli 2025: Gemini Bertemu Orang Baru, Scorpio Jangan Coba Mendua

Namun, ia memastikan perjuangan untuk wilayah dapilnya akan menjadi prioritas utama pada pembahasan anggaran mendatang.

Dalam waktu dekat, Rustia Tompo juga akan melaksanakan reses pertengahan tahun 2025. 

Ia berencana menyapa langsung konstituen di sepuluh kelurahan di Kecamatan Palu Utara dan Tawaeli.

“Reses nanti itu momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung unek-unek mereka. Saya ingin dengar langsung dari warga,” ucapnya.

Baca juga: Pasutri di Pangandaran Ditangkap Setelah Live Streaming Adegan Intim, Raup Gift Puluhan Juta

Sebanyak 1.200 undangan akan disebarkan dalam agenda reses tersebut. 

Undangan ditujukan kepada tokoh masyarakat, LSM, majelis taklim, serta para pemuka yang dianggap mewakili suara warga.

Rustia Tompo juga menyebut momen reses itu sebagai momen penting dirinya sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah. (*)