Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia di KTT BRICS 2025

TRIBUNPALU.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan global, dan penghormatan terhadap hukum internasional. 

Hal ini disampaikan dalam pidato kenegaraan perdananya sebagai kepala negara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam forum prestisius yang mempertemukan sepuluh negara anggota BRICS, Prabowo menekankan pentingnya penguatan multilateralisme sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dunia.

Ia menolak segala bentuk perang dan mengecam praktik standar ganda yang masih sering mewarnai dinamika Hubungan Internasional, terutama dalam respons dunia terhadap konflik dan pelanggaran hukum internasional.

“Presiden menyampaikan sikap Indonesia yang konsisten: menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik internasional dan mendesak komunitas global untuk bersikap adil dan konsisten dalam menerapkan hukum internasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden dalam sesi pleno.

Indonesia dan Peran Strategis dalam BRICS

KTT BRICS 2025 menjadi momen penting dalam sejarah diplomasi luar negeri Indonesia.

Ini adalah kali pertama Presiden Prabowo hadir secara langsung dalam forum BRICS setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025.

Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan pengaruh politik global yang terus meningkat, dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Anggota BRICS saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Kelompok ini secara kolektif mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Dalam pidatonya, Prabowo mendorong agar BRICS berperan aktif dalam mendorong reformasi sistem tata kelola global, terutama yang berkaitan dengan keadilan representasi bagi negara-negara berkembang di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.

“Presiden menegaskan bahwa tata kelola global yang inklusif dan adil hanya dapat terwujud jika negara-negara berkembang diberi ruang yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global,” tambah Airlangga.

Multilateralisme dan Global South: Visi Indonesia

Pidato Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari sejumlah pemimpin negara yang hadir, terutama dari sesama negara Global South. Visi yang dibawakan Indonesia dianggap sejalan dengan semangat BRICS untuk menciptakan tatanan dunia baru yang lebih seimbang dan tidak didominasi oleh kekuatan negara-negara maju saja.