Gubernur Anwar Hafid Minta Penguatan Penataan Ruang Hadapi Derasnya Investasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta pemerintah pusat memberikan penguatan terhadap kebijakan penataan ruang guna menghadapi derasnya arus investasi yang masuk ke wilayah Sulawesi.

Permintaan itu ia sampaikan dalam sambutannya di Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau se-Sulawesi di Kota Palu, Kamis (10/7/2025).

Kegiatan itu berlangsung di Kantor DPRD Sulteng, Jl Prof Moh Yamin, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Wisnu Kencana Wakili Sulawesi Tengah Bernyanyi di Istana Negara pada HUT Kemerdekaan

Forum ini digagas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta sejumlah kementerian dan lembaga teknis. Forum tersebut melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menilai derasnya investasi kerap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga tertib ruang.

“Salah satu tantangan kami di daerah adalah menata ruang di tengah derasnya arus investasi. Di satu sisi, kita ingin investasi tetap hadir, tetapi di sisi lain pemanfaatan ruang sering tidak tertib,” ujar Anwar Hafid.

Ia menyebut, tidak sedikit kasus di mana tata ruang daerah diterobos dengan dalih investasi, sehingga kawasan pertanian dan permukiman menjadi korban.

“Saya mengalami langsung di Sulawesi Tengah, dengan alasan investasi, banyak lahan pertanian harus mengalah. Bahkan, permukiman masyarakat pun ikut terancam,” katanya.

Untuk itu, Anwar Hafid meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah.

“Di Sulawesi Tengah, baru tiga kabupaten yang memiliki RDTR. Kami mohon dukungan agar seluruh daerah bisa segera menetapkannya sebagai payung hukum dalam pengendalian ruang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan perlunya menempatkan Undang-Undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai regulasi tertinggi yang tidak dapat dikalahkan oleh alasan investasi.

Baca juga: Apa Arti Kata Aura Farming yang Diucapkan Rocky Gerung Saat Tanggapi Penugasan Wapres Gibran

“Undang-undang RTRW harus berada di atas segalanya. Tidak boleh dikalahkan oleh regulasi lain atau kepentingan investasi. Ini demi pembangunan yang berkelanjutan dan demi perlindungan rakyat,” tegasnya.

Selain isu tata ruang, Anwar Hafid turut menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi kendala di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi.

“Sulawesi ini kaya sumber daya alam, tapi infrastruktur masih sangat terbatas. Kalau konektivitas antarwilayah lancar, saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan kawasan timur,” tutupnya.

Baca juga: Putra Daerah Palu Abdy Azwar Tembus Dunia Internasional Lewat KBS

Diketahui, Forum tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), para gubernur se-Sulawesi hingga Gubernur Papua Barat Daya.(*)