Ekonomi Biru Sulteng 2025 hingga 2045
BREAKING NEWS: Bappeda Sulteng Susun Roadmap Ekonomi Biru 2025–2045 Lewat FGD
FGD tersebut digelar untuk mendukung pencapaian target Indeks ekonomi biru Indonesia (IBEI) yang menjadi bagian dari visi RPJMD.
Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli
TRIBUNPALU.COM, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun peta jalan atau roadmap ekonomi biru Sulawesi Tengah 2025–2045.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Sulteng, Jl Prof Moh Yamin, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah Kamis (17/7/2025).
FGD tersebut digelar untuk mendukung pencapaian target Indeks ekonomi biru Indonesia (IBEI) yang menjadi bagian dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tengah 2025–2045.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Sulteng, Rudi Dewanto yang membuka kegiatan secara resmi mengatakan, penyusunan roadmap ekonomi biru bertujuan untuk memperkuat kebijakan pembangunan laut yang berkelanjutan.
Baca juga: Sekda Sigi Hadiri Forum SJSN, Soroti Rendahnya Kepesertaan JKN dan Optimalisasi Dana Kapitasi
“FGD ini menjadi bagian dari upaya kita dalam mendorong implementasi ekonomi biru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan,” kata Rudi dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
Menurut dia, IBEI dibangun atas tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, ditambah dua aspek pendukung: teknologi dan tata kelola.
“Pemerintah Provinsi bersama Tim Pokja ekonomi biru telah menyusun kerangka kerja pembangunan ekonomi biru yang kini masuk dalam RPJMD,” ujar Rudi.
Ia menyebutkan, roadmap tersebut meliputi analisis pemangku kepentingan, penawaran dan permintaan sektor ekonomi biru, serta kondisi spasial dan sosial ekonomi.
Baca juga: 22.981 KK di Banggai Sulteng Bakal Terima Bantuan Beras 20 Kg
“Pendekatan kebijakan yang terpadu juga dibutuhkan untuk mendorong sinergi antar sektor,” ucapnya.
Diketahui, FGD dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 17–18 Juli 2025, dan diikuti jajaran kepala OPD, perbankan, pelaku usaha, NGO, serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Selama pelaksanaan, peserta akan menerima sejumlah materi terkait tata kelola ekonomi biru berbasis konservasi, penguatan kesejahteraan pesisir, serta program pemberdayaan sosial berbasis visi pembangunan daerah.
Penyusunan roadmap ini juga diarahkan untuk mendukung misi Berani Makmur dan Berani Sejahtera dalam RPJMD 2025–2029. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.