Ekonomi Biru Sulteng Hadapi Tantangan Perubahan Iklim dan Degradasi Ekosistem Pesisir

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi biru di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Ekonomi Biru Sulteng 2025–2045 di ruang Nagana, Bappeda Sulteng, Kamis (17/7/2025).

Salah satu tantangan utama yang disorot Rudi ialah persoalan perubahan iklim dan degradasi ekosistem pesisir, khususnya di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan area pertambangan.

Baca juga: Sidak Kantor Kelurahan, Wabup Parimo Ingatkan Kebersihan dan Pengawasan Padat Karya

“Tantangan lain dalam ekonomi biru juga perlu dibahas, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, apalagi di wilayah pertambangan dekat laut, serta kebutuhan investasi infrastruktur dan teknologi pesisir,” kata Rudi 

Ia menambahkan bahwa ekonomi biru di Sulawesi Tengah secara khusus difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan, mengingat wilayah laut Sulteng lebih luas dibanding daratannya.

Fokus lainnya juga mencakup wisata bahari, transportasi laut, energi baru terbarukan (EBT), lingkungan hidup, pendidikan pesisir, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pesisir.

“Harapannya sektor-sektor ini dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk keseimbangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara terukur dan efisien,” ucapnya.

Baca juga: Lapas Kelas IIB Tolitoli Ikuti Penguatan Layanan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulteng

Menurut Rudi, kolaborasi antar pihak menjadi syarat mutlak untuk menyukseskan implementasi ekonomi biru di daerah. 

Ia menyebut, pendekatan golden triangle antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi strategi penting agar pelaksanaan ekonomi biru tidak berjalan lambat.

“Kalau hanya mengandalkan pemerintah, proses akan lebih lambat,” tuturnya.

Ia berharap FGD ini dapat menghasilkan rumusan langkah konkret serta membangun komitmen bersama antar stakeholder.

Kegiatan FGD digelar selama dua hari, 17 hingga 18 Juli 2025, dengan melibatkan jajaran kepala OPD, pihak perbankan, pelaku usaha, NGO, Tim Pokja Ekonomi Biru, hingga perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Salah satu tujuan utama dari FGD ini adalah menyusun peta jalan dan menetapkan target Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pencapaian visi RPJPD 2025–2045. (*)