Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Anwar Hafid: Gerakan Sosial Perkuat Kemandirian Desa

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Gerakan Koperasi Merah Putih resmi diluncurkan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menghadiri peluncuran tersebut di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Untuk diketahui, peluncuran Koperasi Merah Putih ini dilakukan secara nasional dengan peresmian langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Gubernur Sulteng didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido, Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Sekda Prov Novalina, Bupati Donggala Vera Laruni, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, serta unsur Forkompinda lainnya.

Program nasional ini mencatatkan sejarah dengan diresmikannya sebanyak 80.081 kelembagaan koperasi desa dan kelurahan secara serentak di seluruh Indonesia. 

Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, serta kepala desa dan lurah dari berbagai penjuru negeri. 

Di Sulawesi Tengah sendiri, sebanyak 583 Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan tersebar di 13 kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut koperasi sebagai instrumen utama untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan global. 

Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga usaha, tetapi merupakan senjata rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Menurut Presiden, negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan bangsa tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan kembali kepada rakyat.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi mendalam atas diluncurkannya program ini dan menegaskan bahwa semangat koperasi sangat sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Tengah. 

Menurutnya, koperasi bukan hanya alat ekonomi, melainkan gerakan sosial dalam memperkuat kemandirian desa.

"Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang mampu memperkuat kemandirian desa dan mendorong pemerataan pembangunan dari akar rumput," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan menjauhi praktik lama yang hanya menguntungkan segelintir pengurus.