Wabup Abdul Sahid Sebut Terbitnya IPR Jalan PAD Parigi Moutong

Sahid juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemegang IPR setelah izin diterbitkan.

Baca juga: 7 Kecamatan di Kota Palu Sudah Terima Bantuan Kaum Dhuafa dari Baznas Total Rp1,2 M

Jika ada pelanggaran, kata dia, pemerintah harus berani mencabut izin tersebut.

“Kalau melanggar, izinnya dicabut saja,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui Tambang Emas tetap berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bekerja sama meminimalisir dampak lingkungan.

“Pemerintah harus hadir dalam pengawasan,” tuturnya.

Sahid menyebut dirinya berkewajiban melindungi masyarakat dari persoalan hukum akibat aktivitas tambang ilegal.

“Saya tak ingin masyarakat terseret masalah hukum,” ujarnya.(*)