Dari APBD, Gaji PPPK Pemda Banggai Capai Rp31 Miliar Per Tahun

Gaji PPPK harus dari pendapatan asli daerah (PAD), bukan dana transfer pemerintah pusat.

"Harus digenjot PAD," tuturnya.

Damri mengakui, ada daerah yang tak membuka PPPK lagi karena mempertimbangkan kemampauan keuangan daerah.

"Karena tidak ada DBH Migas, DBH lain kecil," katanya. 

Gaji PPPK menambah persentase belanja pegawai di APBD Banggai menjadi 30,92 persen.

"Itu harus kurangi kembali. Diberikan kesempatan sampai 2027," tuturnya. (*)