Rabu, 22 April 2026

Sigi Hari Ini

Bupati Sigi Soroti Hambatan Regulasi Pusat terhadap Inovasi Daerah

Menurutnya, inovasi-inovasi dari pemerintah daerah sering kali terbentur oleh regulasi yang belum berpihak, sehingga membatasi ruang gerak.

|
Handover
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menghadiri Rapat Koordinasi Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kantor Sekretariat APKASI. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Andika Satria Bharata

TRIBUNPALU.COM, JAKARTA – Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menghadiri Rapat Koordinasi Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kantor Sekretariat APKASI.

Dalam kapasitasnya sebagai Korwil APKASI Sulawesi Tengah, Bupati Rizal menekankan pentingnya merumuskan strategi bersama dalam menyampaikan berbagai permasalahan daerah langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, inovasi-inovasi dari pemerintah daerah sering kali terbentur oleh regulasi yang belum berpihak, sehingga membatasi ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan terobosan kebijakan.

Baca juga: Sulawesi Tengah Miliki Layanan Bedah Jantung Terbuka Perdana, Jadi Provinsi ke-27

“Kalau soal inovasi, kita para bupati ini hebat-hebat semua. Namun, seringkali inovasi-inovasi tersebut terhalang oleh regulasi yang belum mendukung dari pusat,” ujar Bupati Rizal dalam forum tersebut.

Ia menambahkan, perlu ada langkah strategis agar aspirasi daerah tidak hanya menjadi cerita tanpa solusi konkret.

“Kalau tidak tersampaikan dengan baik ke Presiden, kita hanya akan terus saling bercerita tanpa hasil nyata,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran Apkasi sebagai wadah kolektif kepala daerah kabupaten untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Baca juga: Pemkab Sigi Perluas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Melalui forum ini, diharapkan lahir strategi komunikasi dan advokasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga kebijakan nasional dapat lebih selaras dengan kondisi riil di lapangan.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved