Menuju BLUD, Puskesmas Parigi Moutong Wajib Terapkan ILP dan Tinggalkan Sistem Manual

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO -  Dinas Kesehatan Parigi Moutong mewajibkan seluruh Puskesmas mengadopsi Indikator Layanan Primer (ILP) dan sistem digital RRB sebagai syarat pengajuan BLUD.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, I Gede Widiada, menyebut transformasi digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah Puskesmas.

“Sebelum BLUD, Puskesmas wajib laksanakan ILP dan pakai RRB,” kata Gede, Senin (4/8/2025).

Baca juga: 22 Puskesmas di Parigi Moutong Ajukan Penilaian BLUD, Dua Masih Tertinggal

ILP merupakan standar pelayanan minimum yang harus dicapai oleh setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Sementara RRB atau Rekam Rawat Berbasis Digital digunakan untuk pencatatan layanan kesehatan secara daring.

Gede menegaskan bahwa sistem manual tidak lagi diterima dalam pengelolaan layanan dan administrasi Puskesmas.

“Kami tidak izinkan pakai sistem manual lagi,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Morowali Bangun Sports Center untuk Dukung Porprov Sulteng 2026

Perubahan ini menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penyiapan dokumen BLUD sejak regulasi berlaku pada 2023.

Dinas Kesehatan bersama tim pendamping telah melatih SDM Puskesmas untuk mengoperasikan sistem digital secara bertahap.

Menurut Gede, penyesuaian teknis ini memakan waktu hingga pertengahan 2024 untuk bisa dimulai secara penuh.

Dari total 24 Puskesmas, baru 22 yang berhasil mengajukan penilaian BLUD.

Dua lainnya, yakni Puskesmas Pangi dan Anuntodea, masih belum mampu memenuhi syarat teknis.

Baca juga: Morowali Utara Teken Kerja Sama Digitalisasi Keuangan Daerah dengan Bank Sulteng

“Kepala Puskesmas mengaku belum sanggup jalankan BLUD tahun ini,” ujar Gede.

Ia berharap seluruh Puskesmas dapat menyelesaikan proses transformasi digital sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.

“BLUD bukan hanya soal keuangan, tapi soal kesiapan sistem dan SDM,” pungkasnya. (*)