Ketua DWP Palu Rahmawati Romy Siap Perkuat Peran Perempuan Lewat Program Nyata

TRIBUNPALU.COM, PALU – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Palu periode 2024–2029, Rahmawati Romy Sandi Agung, berkomitmen membawa DWP sebagai organisasi perempuan yang aktif, inovatif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan sosial serta mendukung program Pemerintah Kota Palu.

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut digelar di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Jl Balai Kota, kelurahan Tnamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Diketahui, ketua sebelumnya, Novayanti Imran.

Baca juga: Rahmawati Romy Sandi Agung Resmi Jabat Ketua DWP Kota Palu

Dalam sambutannya, Rahmawati menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DWP Kota Palu.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada ketua sebelumnya yang telah meletakkan dasar yang kuat bagi organisasi.

"Kami akan lanjutkan apa yang sudah baik dan kembangkan program-program yang lebih menyentuh langsung kebutuhan anggota serta masyarakat luas," kata Rahmawati.

Ia mengungkapkan harapannya agar DWP tidak hanya dikenal sebagai organisasi istri ASN, tetapi mampu berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan keluarga, hingga kepedulian terhadap isu-isu sosial.

Baca juga: 4 Calon Sekda Banggai Lolos Seleksi Administrasi, Besok Tes Kompetensi

“Saya ingin DWP Kota Palu menjadi organisasi yang tidak hanya aktif secara internal, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Acara sertijab berlangsung hangat dan dihadiri jajaran pengurus DWP Kota Palu, pejabat pemerintah daerah, serta perwakilan organisasi perempuan lainnya.

Sejarah DWP :

Sejarah Dharma Wanita Persatuan (DWP) tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi ini dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Organisasi ini mengalami perubahan mendasar dari waktu ke waktu, terutama setelah era Reformasi.

Masa Orde Baru (1974-1998)

Tanggal Pendirian: Organisasi ini didirikan pada 5 Agustus 1974 dengan nama Dharma Wanita. 

Pendiriannya diprakarsai oleh Ibu Negara saat itu, Ibu Tien Soeharto, dan diketuai oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI, Amir Machmud.

Keanggotaan: Pada masa ini, keanggotaan Dharma Wanita mencakup istri Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Sifat Organisasi: Dharma Wanita pada masa ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari struktur kekuasaan Orde Baru.

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada era Reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial di Indonesia, termasuk bagi Dharma Wanita. 

Organisasi ini memutuskan untuk melakukan reformasi internal dan melepaskan diri dari pengaruh politik pemerintah.

Perubahan mendasar ini dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 6-7 Desember 1999. Beberapa hasil penting dari Munaslub tersebut adalah:

Perubahan Nama: Nama organisasi berubah dari "Dharma Wanita" menjadi "Dharma Wanita Persatuan" (DWP).

Penambahan kata "Persatuan" disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Perubahan Anggota: Istilah "Istri Pegawai Republik Indonesia" diganti menjadi "Istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia" (Istri ASN).

Organisasi Non-Politik: DWP menegaskan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat non-partisan, independen, dan demokratis. 

Tujuannya berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan perubahan ini, DWP bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, tidak lagi menjadi alat politik pemerintah, dan lebih berorientasi pada pemberdayaan anggotanya serta kontribusi positif bagi masyarakat.(*)