Baca tanpa iklan
TRIBUNPALU.COM - Gejolak di Partai Demokrat kian memanas, saat ini pun sedang memasuki tahap baru dengan mengadu kekuatan untuk mencari pembenaran dari pemerintah antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun menyatakan bahwa Moeldoko akan berpeluang menang lawan AHY, pasalnya dia berada dilingkaran pemerintah dan mendapat penyokong dari berbagai pihak.
Menurut Refly, Moeldoko yang berpeluang mendapatkan legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut.
Moeldoko bahkan kemungkinan bisa berhasil melengserkan dinasti Cikeas dari Demokrat.
Baca juga: 300 Personel Polres Banggai Disuntik Vaksin COVID-19, Kapolres: Ayo Dukung Program Vaksinasi
Baca juga: Benarkah Hirup Uap Rebusan Daun Jambu, Jahe dan Lemon Ampuh Obati COVID-19? Simak Penjelasannya
Baca juga: Benarkah Hirup Uap Rebusan Daun Jambu, Jahe dan Lemon Ampuh Obati COVID-19? Simak Penjelasannya
Baca juga: Kerusakan Capai Rp6,9 Triliun, Wabup Sigi Instruksikan Percepat Rehab Rekon Pascabencana
Hal ini karena Moeldoko memiliki keuntungan dengan memiliki jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas.
"Kalau dibiarkan Istana tidak negor Moeldoko, ya kasus ini akan terus menjadi adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, dia yang pegang kekuasaan dan uang yang akan menang. Ya, dalam konteks ini, Moeldoko yang akan menang," ujar Refly dikanal Youtube, dikutip TribunPalu.com, Senin, 8 Maret 2021.
Moeldoko tanpa jabatannya yang sekarang tidak mungkin akan sekuat sekarang untuk Demokrat.
"Yang buat Moeldoko kuat karena dia KSP. Kalau bukan KSP, dia orang biasa saja," ucap Refly.
Jika nanti Moeldoko diresmikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus sebagai Kepala Staf Presisen (KSP), menurut Refy itu adalah hal yang sah-sah saja,
Walupun ada etika yang akan terusik dengan tindakan Moeldoko.
"Tidak langgar hukum karena ada juga menteri yang jabat ketum parpol, tapi ya pasti mereka tidak akan maksimal kerjanya di pemerintahan," ujarnya.
Sementara itu, KLB masih dianggap ilegal oleh kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY karena tak sesuai AD/ART partai.
Baca juga: Pengamat Untad Soroti KLB Demokrat: Antara Kepemimpinan dan Kepentingan
Baca juga: Nazaruddin Dituding Bagi-bagi Rp 5 Juta ke Peserta KLB, Kubu AHY Pertanyakan Asal-Usul Uangnya
Baca juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, PKS: Warisan Buruk bagi Kepemimpinan Pak Jokowi
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Bupati Morowali sejak tahun 2007 hingga 2018 itu menyatakan bahwa 13 Ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Tengah semua setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya Anwar Hafid, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh ketua-ketua DPC, 13 DPC Sulawesi Tengah sampai kapan pun akan tetap setia kepada Ketum AHY, Ketum kami yang diangkat secara konstitusional, yang diangkat melalui persetujuan seluruh pemilik suara di dalam Partai Demokrat ini," kata Anwar Hafid.
Baca juga: Ari Lasso Singgung Duetnya dengan Krisdayanti, Anang Hermansyah: Paling Bagus sama Ashanty
Baca juga: Selama Dua Bulan Polres Sigi Tangkap 19 Tersangka Narkotika, 4 Orang adalah Perempuan
Baca juga: Kaget Namanya Terseret dalam Kasus Korupsi Dana Bansos, Cita Citata Tegaskan hanya Bernyanyi
Baca juga: Syahnaz Sadiqah Positif Covid-19, Ungkap Hal yang Dirasakan saat Jalani Isolasi Mandiri
Selain itu Anwar Hafid menyatakan bahwa DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah menolak dengan tegas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dianggapnya merampok kepemimpinan AHY.
"Dan secara tegas kami menyatakan tidak pernah mengakui dan tidak akan pernah mengakui sampai kapanpun adanya usaha-usaha melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar, yang akan merampok kepemimpinan Ketum AHY," katanya.
Anwar Hafid pun dengan yakin mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah solid dan kompak pada kepemimpinan AHY.
"Oleh karena itu sekali lagi kami menegaskan bahwa DPD Sulawesi Tengah solid, kompak tidak ada yang lain semua kepada Ketum AHY," tegasnya.
Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan pemecatan 14 kadernya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Demokrat Sulteng Abdul Rasid Pusadan menyebutkan, ada 14 nama masuk dalam pengusulan pemecatan.
“Mereka mencederai nama partai dan soliditas kami di Sulteng. Makanya mereka kami usulkan dipecat ke DPP,” kata Rasid, dikutip Sabtu (6/3/2021).(*)