Bicara soal Kebebasan Pers, Mahfud MD: Itu Mitra Kerjasama yang Baik untuk Pemerintah

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyampaikan gagasannya terkait kebebasan pers dalam dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenkopolhukan Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Bicara Soal Kebebasan Pers, Mahfud MD: Itu Mitra Kerjasama yang Baik untuk Pemerintah

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan jika kebebasan pers tidak bisa diganggu gugat.

Dalam Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (16/4/2021), ia mengatakan jika pemerintah justru harus menjadikan pers sebagai mitra kerjanya.

"Karena saya tahu persis pemerintah, Polri, TNI, Kemenkominfo, saya sering berkomunikasi, kebebasan pers, terutama pers konvensional seperti saudara-saudara yang hadir itu harus bisa menjadi kitra kerjasama dan tidak boleh diganggu kebebasannya," kata Mahfud yang dikutip TribunPlau dari laman Tribunnews.com.

Baginya, pers bisa memunculkan keberanian dalam menghadapi para pelanggar hukum.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Presiden Jokowi Singgung Penuntasan Masalah HAM Masa Lalu dan Kebebasan Beribadah

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Ruang Kebebasan Sering Dibajak Oleh Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Baca juga: Ramalan Zodiak Senin 11 Mei 2020 Leo Nikmati Kebebasan, Scorpio Perlu Istirahat, Taurus Sangat Sibuk

Mahfud MD (Kompas.com/Kristian Erdianto)

Tak hanya itu, pers juga membuat pemerintah menjadi kompak dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutifnya.

Mahfud mengakui jika terdapat kesalahpahaman antara pemerintah dengan pers, yang yang harus diselesaikan dnegan pertemuan agar terjalin dialog yang sehat.

Kalau kita mau jujur, lanjut dia, dari empat pilar demokasi yang sekarang relatif paling sehat dibandingkan yang lainnya adalah pers meskipun bukan berarti pers tidak memiliki masalah

Hal itu karena menurutnya tiga pilar lainnya yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif relatif lebih banyak memiliki masalah ketimbang pers.

"Dan itu semua ditolong oleh pers. Pers bisa memberitakan, menginformasikan, kalau pemerintah main-main pers bersuara," kata Mahfud.

Baca juga: Ahmad Dhani Tak Ingin Disinggung Soal Jokowi di Hari Kebebasannya, Sebut Itu Masa Lalu

Baca juga: Ahmad Dhani Tegaskan Relawan yang Menyambut Kebebasannya Bukan Massa Bayaran

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, jika jatuhnya resim di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh buruknya hubungan rezim dengan pers.

Pada mulanya memang baik-baik saja, namun di akhir kejatuhannya hubungan tersebut menjadi buruk.

Mahfud menyebut misalnya fenomena pemberedelan pers oleh rezim Orde Lama atau Orde Baru yang termuat dalam buku-buku sejarah.

"Sekarang di era reformasi ini langsung pemerintah membuat sikap untuk izin penerbitan SIUPP itu ditiadakan. Surat izin usaha penerbitan pers ditiadakan. Silakan pers bebas. Mau izin mau tidak terbit saja, yang penting bertanggung jawab. Jadi sekarang ini kalau saya pribadi ya memang itu yang bisa menjadi pengawal bagi kelangsungan negara," kata Mahfud.

Pemerintah larang kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI), Mahfud MD: FPI bubar secara de Jure 21 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat. (Tangkapan Layar Kompas TV)

Baca juga: Dokter yang Peringatkan Virus Corona Tewas, Muncul Surat Terbuka Tuntut Kebebasan Berpendapat

Baca juga: Foto Lipatan Perut Tara Basro Langgar UU ITE, Fiersa Besari: Kaku Terhadap Kebebasan Berpendapat

Bagi Mahfud, yang harus dimusuhi saat ini adalah akun-akun bodong yang terorganisir.

Akun-akun di sosial media tersebut tidak memiliki penanggung jawab, kode etik dan organisasi.

"Itu yang sebenarnya musuh kita. Kalau saudara ini bagi pemerintah tentu harus dianggap sebagai teman kerja untuk mencapai tujuan bersama dari konstitusi kita. Tujuan kita itu kan sama, membangun negara kesatuan republik Indonesia yang bersih, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah disepakati bersama," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Hakim)