Berapa Dollar Hari Ini? Apa Efeknya Jika Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah?

TRIBUNPALU.COM - Berapa Dollar hari ini, Kamis 4 Juni 2026, sudah tembus 18 ribu rupiah?

Dollar per hari ini sudah tembus Rp 18.000 atau melemah 57 poin dari penutupan perdagangan kemarin.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin anjlok setiap harinya dan kini sudah tembus Rp18.023 per dolar AS.

Pengamat ekonomi dan pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor dalam negeri maupun luar negeri. 

"Dari dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi Indonesia pada Mei 2026," kata Ibrahim.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen, lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,13 persen.

Kenaikan inflasi didorong oleh naiknya harga pangan, energi, tarif yang diatur pemerintah, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain itu, Indonesia memang masih mencatat surplus neraca perdagangan pada April 2026 sebesar 89,1 juta dolar AS. Namun, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Juni 2026: KM Lambelu Palu - Larantuka Berlayar Sebentar Siang

"Namun kalau di lihat secara statistik, surplus perdagangan April menyempit tajam, menggarisbawahi tekanan pada daya beli dan ketahanan eksternal akibat pasokan global yang tersendat akibat selat hormuz di blokade oleh pasukan garda revolusi Iran yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibuka kembali," terang Ibrahim.

Dari sisi eksternal, pasar keuangan global masih dibayangi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Israel masih melanjutkan operasi militernya di Lebanon selatan, sementara Iran dan Amerika Serikat masih berupaya mencapai kesepakatan untuk meredakan konflik yang terjadi.

Ketidakpastian tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memicu kekhawatiran inflasi global akan kembali meningkat.

Di saat yang sama, data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat. Hal ini membuat pelaku pasar memperkirakan Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan.

Penguatan dolar AS akibat ekspektasi suku bunga tinggi tersebut turut menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Kata Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, beredarnya berbagai rumor di pasar keuangan menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah  ke level Rp 18.000 per dolar AS.

"Kalau kita lihat kan tiba-tiba aja pelemahannya 1-2 hari ini kan. Karena ada isu macem-macem, ada rumor macem-macem di pasar," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/6/2026).

"Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya Rp18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu," imbuhnya.

Purbaya menegaskan, tugas pemerintah saat ini adalah menjaga ekonomi nasional agar tetap kuat. Menurutnya nilai tukar rupiah pada akhirnya ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

"Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja. Supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi untuk saya fokusnya di situ," tutur Purbaya.

Terkait kemungkinan digelarnya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas pelemahan rupiah, Purbaya mengatakan saat ini kondisi tersebut masih menjadi ranah Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar.

Ia menegaskan KSSK tetap akan menggelar rapat secara berkala seperti biasa. Namun, jika diperlukan koordinasi lebih cepat atau ada permintaan dari Bank Indonesia, pemerintah siap mengadakan rapat khusus.

"Itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan," ucap dia.

"Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," sambungnya.

Apa efeknnya?

Industri nasional mengalami tekanan berat imbas pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah tembus Rp18.000 per dolar AS.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah  tentu menjadi perhatian dunia usaha. 

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah sejatinya sudah terjadi sejak awal tahun 2026, berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS pada awal Januari, kemudian mendekati level psikologis Rp17.000 pada akhir kuartal I 2026, dan kini Rp18.000 per dolar AS.

"Artinya, dunia usaha telah menghadapi tekanan nilai tukar ini secara bertahap selama beberapa bulan terakhir, sehingga dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa," papar Shinta kepada Tribunnews, Kamis (4/6/2026).

Bagi dunia usaha, kata Shinta, tantangan utamanya bukan hanya pada level nilai tukarnya, tetapi pada dampak yang ditimbulkan terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha.

Ia menjelaskan, dengan ketergantungan impor bahan baku yang masih berada di kisaran 70 persen, pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold (Harga Pokok Penjualan/HPP), mempersempit margin usaha, dan mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi.

Tekanan besar diantaranya dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, otomotif, serta berbagai sektor yang masih mengandalkan komponen impor dalam rantai produksinya. 

Ia menyampaikan, kondisi ini semakin berat karena dunia usaha juga masih menghadapi biaya logistik, energi, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi.

"Dengan kata lain, saat ini pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis atau externally driven cost pressure yang cukup signifikan," ucap Shinta.

Dari sisi aktivitas usaha, Shinta menyebut, dampaknya mulai terlihat melalui penurunan optimisme pelaku industri. 

PMI manufaktur yang kembali masuk zona kontraksi sejak juli 2025 dan tren penurunan Indeks Kepercayaan Industri menunjukkan bahwa sektor riil sedang menghadapi fase yang lebih menantang. 

"Apalagi pelemahan rupiah saat ini jauh lebih dalam dibandingkan posisi pada kuartal pertama tahun ini ketika sebagian (10 subsektor) manufaktur tumbuh di dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan 4 subsektor manufaktur diantaranya alami kontraksi," paparnya.

Meski demikian, kata Shinta, dunia usaha masih berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi. Banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi operasional, hiring freeze (tunda perekrutan), pengendalian biaya non-esensial, penundaan ekspansi dan investasi baru, diversifikasi pasar, serta memperkuat penggunaan bahan baku lokal dan strategi hedging untuk mengelola risiko nilai tukar. 

"Fokus utama saat ini adalah menjaga business continuity sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya yang meningkat," ucapnya.

Permintaan Dunia Usaha

Melihat kondisi tersebut, Shinta mengatakan, paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga kredibilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar terhadap Indonesia melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil. 

"Stabilitas nilai tukar menjadi sangat penting, namun pada saat yang sama perlu diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk menurunkan berbagai komponen high cost economy yang selama ini membebani dunia usaha, mulai dari biaya logistik, energi, perizinan, hingga cost of compliance yang masih relatif tinggi," ujar Shinta.

Lebih lanjut Shinta mengatakan, dalam konteks ini, dunia usaha juga memahami bahwa berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dapat dipahami sebagai langkah pre-emptive stabilization policy untuk menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan risiko inflasi, serta mempertahankan market confidence di tengah meningkatnya tekanan pasar keuangan global dan risiko geopolitik yang masih tinggi.

Dunia usaha sejatinya meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik. Namun dalam situasi seperti sekarang, efektivitas kebijakan stabilisasi juga perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mampu menjaga daya tahan sektor riil. 

"Stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Karena itu, selain menjaga stabilitas nilai tukar, diperlukan pula kebijakan yang dapat mengurangi tekanan biaya usaha, memperkuat iklim investasi, menjaga kelancaran arus perdagangan dan logistik, serta meningkatkan daya saing industri nasional agar proses stabilisasi ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," papar Shinta.