Realisasi Belanja Tinggi, APBN dan APBD Sulawesi Tengah Catat Defisit Per April 2026

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi pengelolaan fiskal antara APBN dan APBD.

Langkah ini untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Amerika Serikat-Iran menjadi pemicu ketidakpastian tersebut.

Melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati, pemerintah berupaya memitigasi dampak eksternal bagi masyarakat.

Pada level nasional, instrumen APBN diarahkan untuk menjaga daya beli publik dan mendukung transformasi ekonomi.

Sinergi ini penting ntuk memastikan efektivitas belanja publik di tingkat daerah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah hingga April 2026 mencatatkan performa impresif sebesar 8,32 persen (yoy).

Angka ini berada jauh di atas rata-rata Pertumbuhan Ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen (yoy).

Capaian pertumbuhan tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ketiga nasional.

Baca juga: Tinjau RTLH di Desa Polma, Wabup Sigi Minta Warga Proaktif Laporkan Rumah Tak Layak Huni

Baca juga: Wali Kota Palu Jadwalkan Audiensi Khusus dengan Perusahaan Tambang Watusampu, 2 Juni 2026

Provinsi ini berada tepat di bawah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Komoditas besi baja, nikel, dan kokas menjadi penggerak utama pada lapangan usaha tersebut.

Selain sektor industri, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan turut memberikan kontribusi besar.

Sektor ini digerakkan oleh realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.

Dari sisi inflasi, Sulawesi Tengah mencatatkan angka 2,83 persen (yoy) dan 0,38 persen (m-to-m).