Pemkab Morowali Utara Perbarui Data Sosial Ekonomi, Tingkatkan Efektivitas Bantuan Sosial

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K, membuka Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tepat sasaran. 
• Ia menekankan pentingnya validasi data berbasis fakta lapangan, pembaruan berkala, dan integritas operator SIKS-NG agar data akurat dan objektif.

TRIBUNPALU.COM - Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K, membuka Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah Kamis pagi (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapelitbangda Gerzom Tandi, Kepala Dinas Sosial Patta Toba, serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa validasi data DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Data yang dirilis secara nasional ini adalah hasil kerja bersama, tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi faktual di lapangan terus berubah. Karena itu, data ini perlu divalidasi kembali secara objektif agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," kata Djira.

Baca juga: Perda Pajak Buol Direvisi, Pengecualian BPHTB untuk Rumah Pertama Masyarakat Rendah

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung sepenuhnya pada data nasional tanpa melakukan pembaruan berbasis kondisi terkini di desa dan kelurahan.

Sebab, status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat.

"Hari ini seseorang bisa masuk kategori miskin, tetapi tiga bulan kemudian kondisinya sudah berubah. Sebaliknya, ada yang hari ini dianggap mampu, namun beberapa bulan ke depan justru mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan berkala dan berbasis fakta lapangan," ujarnya.

Djira juga menyoroti pentingnya integritas para operator SIKS-NG dalam melakukan pendataan.

Ia meminta seluruh petugas bekerja profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan tertentu yang dapat memengaruhi akurasi data.

"Kita harus menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu objektivitas. Jangan sampai orang yang sebenarnya berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak layak malah masuk sebagai penerima. Kalau datanya salah, maka kebijakan pengentasan kemiskinan juga akan salah sasaran," tegasnya.

Baca juga: Penjaga Akurasi dan Keandalan di Laboratorium DSLNG

Ia menambahkan, hasil validasi nantinya akan menjadi dasar penyusunan data sosial ekonomi versi Kabupaten Morowali Utara yang lebih akurat dan relevan dengan kondisi daerah.

"Mulailah dari data desa yang benar-benar sesuai fakta. Dari desa akan diakumulasi ke kecamatan, lalu menjadi data kabupaten. Dengan data yang valid, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di Morowali Utara," katanya.