Menkeu Purbaya Abaikan Peringatan Luhut, Tetap Potong Dana MBG Tak Terserap

Luhut berharap Menkeu tidak perlu menarik anggaran yang tidak terserap karena penyerapan akan optimal.

"Kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” kata Luhut, mengutip prinsip yang juga dipegang Kemenkeu.

Luhut menyebut, program MBG telah membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja baru.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja ini sangat membantu mengatasi tekanan ekonomi global yang tengah terjadi.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

MBG dinilai Luhut sebagai salah satu peluang konkret bagi Indonesia untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dunia.

Kemenkeu Ubah Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pihaknya mengubah penyaluran dana MBG untuk mempercepat realisasi program.

Awalnya, mekanisme pencairan anggaran menggunakan skema reimburse atau klaim penggantian setelah belanja dilakukan per April 2025. 

Namun sejak Mei, sistem diganti dengan skema perencanaan kebutuhan.

“Tapi setelah bulan April, nggak gitu. Dia bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Gitu. Ini ada perubahan," kata Primanto saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat.

Perubahan mekanisme tersebut, kata Primanto, terbukti mempercepat penyaluran. 

Baca juga: Validasi Data, Garis Kemiskinan dan Integrasi Program Jadi Kunci Utama Strategi Penangan Kemiskinan

Primanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG meningkat tajam sejak Juni hingga Agustus, bahkan pada Agustus–September 2025 pencairan naik tiga kali lipat.

“Sekarang realisasinya sudah mencapai sekitar Rp20 triliun, dengan penerima 30 juta orang dan lebih dari 13 ribu SPPG,” jelasnya.

Primanto menambahkan, Kemenkeu juga menempatkan tim khusus di BGN untuk mendukung proses perbendaharaan agar tidak terjadi hambatan.

Menurutnya, perubahan sistem ini, dilakukan atas dua alasan. Pertama, karena adanya permintaan percepatan dari Presiden Prabowo Subianto agar target 83 juta penerima segera tercapai.