Menkeu Purbaya Abaikan Peringatan Luhut, Tetap Potong Dana MBG Tak Terserap

TRIBUNPALU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikapnya untuk tetap  menarik dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Keputusan ini diambil meski ia sebelumnya sempat diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Sikap tegas Menkeu ini menjadi bagian dari upaya disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara yang dijalankan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyampaikan apresiasinya atas perhatian Luhut.

Menurutnya, hal itu menunjukkan Luhut sudah memantau penyerapan anggaran.

"Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujarnya.

Namun, Purbaya kembali menegaskan bahwa apresiasi tidak mengubah kebijakan.

Anggaran yang tidak digunakan akan tetap ditarik kembali.

Sebelumnya, Luhut meminta Kemenkeu tidak terburu-buru menarik dana tersebut.

Ia melihat adanya perbaikan signifikan dalam serapan.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik," ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dadan melaporkan bahwa serapan dana MBG secara nasional telah mencapai Rp21,46 triliun hingga tanggal 3 Oktober 2025.

Luhut juga sempat mengingatkan BGN agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan tuntas.

Baca juga: Ramalan Zodiak Selasa 7 Oktober 2025: Cancer Temukan Makna, Scorpio Manfaatkan Peluang

Ia menambahkan, serapan anggaran MBG yang baik akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi masyarakat.

Luhut berharap Menkeu tidak perlu menarik anggaran yang tidak terserap karena penyerapan akan optimal.

"Kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” kata Luhut, mengutip prinsip yang juga dipegang Kemenkeu.

Luhut menyebut, program MBG telah membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja baru.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja ini sangat membantu mengatasi tekanan ekonomi global yang tengah terjadi.

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

MBG dinilai Luhut sebagai salah satu peluang konkret bagi Indonesia untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dunia.

Kemenkeu Ubah Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pihaknya mengubah penyaluran dana MBG untuk mempercepat realisasi program.

Awalnya, mekanisme pencairan anggaran menggunakan skema reimburse atau klaim penggantian setelah belanja dilakukan per April 2025. 

Namun sejak Mei, sistem diganti dengan skema perencanaan kebutuhan.

“Tapi setelah bulan April, nggak gitu. Dia bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Gitu. Ini ada perubahan," kata Primanto saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat.

Perubahan mekanisme tersebut, kata Primanto, terbukti mempercepat penyaluran. 

Baca juga: Validasi Data, Garis Kemiskinan dan Integrasi Program Jadi Kunci Utama Strategi Penangan Kemiskinan

Primanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG meningkat tajam sejak Juni hingga Agustus, bahkan pada Agustus–September 2025 pencairan naik tiga kali lipat.

“Sekarang realisasinya sudah mencapai sekitar Rp20 triliun, dengan penerima 30 juta orang dan lebih dari 13 ribu SPPG,” jelasnya.

Primanto menambahkan, Kemenkeu juga menempatkan tim khusus di BGN untuk mendukung proses perbendaharaan agar tidak terjadi hambatan.

Menurutnya, perubahan sistem ini, dilakukan atas dua alasan. Pertama, karena adanya permintaan percepatan dari Presiden Prabowo Subianto agar target 83 juta penerima segera tercapai. 

Kedua adalah karena hasil evaluasi internal yang menunjukkan bahwa skema reimburse tidak efektif untuk model program MBG.

"Ini kan kita mau mempercepat. Nah, dan di awal kita kan masih pakai model yang konvensional. Coba kita lihat, berapa sih realisasinya. Sekarang duitnya gue kasih dulu, buat 10 hari," ujar Primanto. 

"Jadi modelnya seperti itu. Dan itu buktinya sudah ada. Jadi percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan terakhir. Setelah bulan April. Nah, ini sudah mulai tinggi," imbuhnya.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com