Prabowo Jawab Polemik Utang Whoosh Rp 116 T: Tak Ada Masalah, Saya Tanggung Jawab

TRIBUNPALU.COM - Polemik utang kereta cepat Whoosh yang disorot akhirnya mendapat jawaban langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo memastikan proyek tersebut sama sekali tidak bermasalah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Awalnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menggenjot transportasi kereta di seluruh Indonesia.

Ia berjanji akan membangun jaringan kereta di Kalimantan dan memperluasnya di Sulawesi dan Sumatra.

Kemudian, perhatian Prabowo beralih ke polemik utang Whoosh yang ramai dibicarakan.

Dengan nada tegas, Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah mempelajari masalah utang tersebut.

Hasilnya, kata Prabowo, proyek kereta cepat Whoosh sama sekali tidak bermasalah.

Ia juga menegaskan bahwa utang proyek Whoosh tidak akan ditanggung oleh APBN.

Pemerintah saat ini fokus mencari solusi penyelesaian utang yang membebani PT KAI tersebut.

Baca juga: Dinas PUPR Banggai Alokasikan Ratusan Miliar untuk Infrastruktur di 2026

Prabowo menyatakan sepakat dengan pandangan Presiden Jokowi sebelumnya.

Menurutnya, proyek Whoosh dibangun bukan hanya untuk mencari keuntungan semata.

Melainkan, kereta cepat merupakan bentuk negara menyediakan Public Service Obligation (PSO).

PSO adalah kewajiban negara untuk menyediakan layanan publik yang terjangkau bagi masyarakat, meskipun tidak menguntungkan secara komersial.

Inilah inti alasan mengapa Whoosh harus dilihat dari sisi manfaat, bukan hanya untung-rugi.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut soal Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, saya tanggung jawab nanti itu Whoosh semuanya," tegas Prabowo.

“Jangan dihitung untung, untung, rugi, rugi, enggak, hitung manfaat gak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” jelas Prabowo seperti dimuat Youtube Sekretariat Presiden. 

Untuk diketahui, proyek Whoosh menjadi polemik karena meninggalkan beban utang yang sangat membengkak.

Beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tersebut dilaporkan mencapai angka Rp 116 triliun.

Kerugian operasional Whoosh pada semester I 2025 bahkan telah mencapai Rp 1,6 triliun.

Baca juga: Budi Arie Soroti Upaya Adu Domba Prabowo dan Jokowi di Balik Isu Kereta Cepat

Kasusnya Diusut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KPK klaim telah mengonfirmasi telah mengundang dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.

Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar.

"Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.

Ia menilai sikap kooperatif tersebut menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini. 

Meski demikian, Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.

Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya.

Ia beralasan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga materi dan detil lengkap belum bisa disampaikan kepada publik.

"Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya.

Fokus utama KPK saat ini, lanjut Budi, adalah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terlebih dahulu. 

Jika dalam proses ini ditemukan kecukupan alat bukti, barulah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka.

"Namun kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres," katanya.

KPK mengimbau kepada siapa saja yang nantinya diundang terkait perkara KCIC agar bersikap kooperatif dan menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com