Ketika Hutan Pergi, Bencana Datang

Oleh: Nur Indah Ulfanny, S.Pd.Gr

Pendidik dan Pemerhati Generasi

OPINI - Dalam hitungan hari terakhir, wilayah di pulau Sumatra terutama di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diterjang banjir bandang dan longsor dahsyat yang menyebabkan ratusan hingga hampir seribu korban jiwa.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 Desember 2025 menunjukkan korban meninggal telah mencapai 916 jiwa, dengan ratusan lainnya hilang dan ribuan terluka.

Bencana ini tidak terjadi di satu kabupaten saja, melainkan menyebar di beberapa wilayah.

Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan kecelakaan lokal semata, melainkan suatu bencana luas dengan dampak sistemik.

Fakta ini membuktikan bahwa ketika “daya tampung wilayah”, baik dari segi kemampuan menyerap air, kestabilan tanah, dan kapasitas lingkungan melemah, hujan ekstrem saja bisa berubah menjadi tragedi besar.

Dampak Kerusakan Lingkungan dan Deforestasi Hujan ekstrem dan siklon tentu berperan, misalnya Cyclone Senyar yang melewati Selat Malaka akhir November 2025 disebut sebagai pemicu curah hujan tinggi.

Namun banyak pakar dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa skala kehancuran bencana kali ini tidak bisa
dilepaskan dari kerusakan ekologis yang telah terjadi jauh sebelumnya, yakni deforestasi masif, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan terbuka, dan pemanfaatan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa pertimbangan ekologis serius.

Menurut data yang disampaikan oleh kelompok lingkungan, sejak 2016 sampai 2025, sekitar 1,4 juta hektar hutan di provinsi-provinsi terdampak berubah fungsi dari hutan alami menjadi perkebunan atau lahan pertambangan.

Hilangnya hutan ini merusak “infrastruktur alam” yang sangat penting, yakni tanah kehilangan daya serapnya, vegetasi yang menahan erosi sirna, dan alih fungsi lahan menyulitkan pengaturan tata ruang yang mempertimbangkan aspek konservasi.

Bahkan, tumpukan kayu gelondongan yang hanyut pasca-banjir telah memicu penyelidikan.

Otoritas sedang menelusuri apakah kayu tersebut berasal dari praktik ilegal atau penyalahgunaan izin konsesi. Ini menegaskan kecurigaan bahwa bencana ini bukan semata karena alam, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari perusakan lingkungan yang dibenarkan oleh regulasi dan kebijakan yang permisif terhadap korporasi.

Kritik pada Sistem Kapitalisme, Izin Konsesi dan Kolusi Penguasa–Pengusaha Melihat fakta di atas, sulit menyangkal klaim bahwa bencana ini merupakan produk dari system, bukan semata “bencana alam” atau “takdir”.

Dalam banyak kasus, korporasi mendapat izin membuka hutan, menambang, atau mendirikan perkebunan sawit di wilayah yang seharusnya dibiarkan sebagai hutan lindung atau ekosistem kritis.