Orasi di Kantor Gubernur Sulteng, LMND Desak Pemerintah Seriusi Pengentasan Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Tengah berunjuk rasa di depan kantor gubernur, Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (19/8/2025).

Unjuk rasa itu dengan orasi dan pembentangan spanduk.

Massa yang terdiri dari beberapa mahasiswa itu sejatinya ingi bertemu Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyampaikan tuntutan, namun gubernur tidak hadir dan hanya diwakili Kepala Biro Hukum, Adiman.

Koordinator aksi, Sandi, menilai tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

“Kami melihat belum ada langkah serius dan terukur dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah daerah sibuk dengan proyek pembangunan fisik, tapi abai terhadap pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi rakyat,” katanya dalam aksi itu.

Baca juga: Sekprov Sulteng Soroti Kendala Koordinasi Terkait Penyediaan Lahan Pembangunan SPPG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Sandi, pada Maret 2025, persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen atau sekitar 356,19 ribu jiwa.

Angka ini memang turun tipis 0,12 persen poin dibandingkan September 2024, namun kondisi di lapangan menunjukkan ratusan ribu warga masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, Sandi juga menilai ketimpangan antara Desa dan Kota masih terasa nyata.

Beberapa daerah justru mencatat angka kemiskinan yang lebih tinggi, di antaranya Tojo Una-Una (18,41 % ), Sigi (16,96 % ), dan Parigi Moutong (16,48 % ).

Dalam aksi itu, LMND Sulteng menyampaikan enam poin tuntutan:

1. Membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Sulawesi Tengah dengan mandat langsung dari gubernur serta melibatkan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan organisasi rakyat.

2. Menjamin 100 % Rumah Tangga Miskin menerima bansos sesuai Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN/DTKS).

3. Menghentikan ketimpangan pembangunan desa-kota dengan fokus pada kantong kemiskinan seperti Tojo Una-Una, Sigi, dan Parigi Moutong.

4. Mengoptimalkan dana CSR perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan kehutanan untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

5. Membangun sistem monitoring partisipatif yang melibatkan rakyat, akademisi, dan organisasi sipil agar program kemiskinan bisa dipantau secara transparan.

6. Menghentikan praktik birokrasi diskriminatif dalam penyaluran bansos serta memastikan bantuan tidak dipolitisasi untuk kepentingan pemilu.

Baca juga: Kisah Amar, Peserta PBI JKN yang Terbebas dari Beban Biaya Pengobatan Otitis Media

LMND Sulteng menegaskan bahwa kemiskinan yang masih tinggi bukanlah takdir, melainkan akibat dari kebijakan yang salah arah.

“Kemiskinan bukan takdir, tapi buah dari kebijakan yang timpang. Selama pemerintah lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat kecil, selama itu pula rakyat Sulawesi Tengah akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” ucap LMND dalam pernyataannya tertulis.

Organisasi mahasiswa itu juga menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat tertindas di Sulawesi Tengah bersatu dan mendesak pemerintah untuk lebih serius mengentaskan kemiskinan di daerah.(*)