Hadianto Rasyid Dorong Sinergi dengan Kampus dan Komunitas untuk Atasi Masalah Kota

TRIBUNPALU.COM, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengajak pimpinan kampus dan berbagai komunitas untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh Kota Palu.

Ajakan ini disampaikan dalam sebuah diskusi terbuka yang digelar di Ruang Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kamis (4/9/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut janji Hadianto saat menemui massa aksi di halaman Kantor DPRD Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Baca juga: Wali Kota Palu Tepati Janji, Gelar Diskusi Bersama Pimpinan Kampus dan Komunitas

Dalam pertemuan tersebut, hadir pimpinan kampus, organisasi masyarakat, komunitas ojek online, serta seluruh kepala dinas di lingkup Pemerintah Kota Palu.

Wali Kota Palu menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi terbaik.

Berbagai isu penting dibahas, mulai dari operasional Bus Trans Palu sebagai angkutan publik utama, persoalan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), pajak makan dan minum, hingga penertiban parkir liar yang selama ini menjadi keluhan warga.

Hadianto Rasyid menegaskan bahwa pemerintah kota membuka ruang dialog yang lebih luas dan berkelanjutan untuk memastikan setiap kebijakan dan program dapat berjalan efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Program Berani Sehat Tumbuh Pesat, Pemprov Sulteng Genjot Digitalisasi Layanan Kesehatan

“Sinergi antara pemerintah, kampus, dan komunitas adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan kota. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat terdengar dan ditindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih tertata dan berdaya saing.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Pimpin Rapat Percepatan Program 9 BERANI

Berikut adalah beberapa persoalan lokal utama yang dihadapi Kota Palu:

1. Masalah Lingkungan dan Tata Ruang

Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal: Volume timbulan sampah di Kota Palu cukup tinggi. 

Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah, minimnya bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah pada tempatnya.

Tata Ruang Berbasis Bencana: Palu adalah daerah yang sangat rawan bencana, khususnya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.

Oleh karena itu, penataan ruang menjadi isu krusial. Masih ada pembangunan di zona-zona yang sangat rawan bencana. Koordinasi antarinstansi dan penegakan hukum tata ruang menjadi tantangan besar.

Kerusakan Akibat Pertambangan: Beberapa laporan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di sekitar Kota Palu berdampak pada kerusakan lingkungan, yang jika tidak dikendalikan dapat memberikan dampak jangka panjang.

2. Persoalan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Stagnasi Ekonomi dan Kemiskinan: Beberapa pihak, termasuk pengusaha, mengeluhkan stagnasi ekonomi di Kota Palu yang berdampak pada sulitnya investasi dan terbatasnya lapangan kerja. 

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di kota ini masih menjadi perhatian.

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng): Penanganan masalah gepeng masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya anggaran, validasi data, hingga adanya "budaya malas" di kalangan sebagian gepeng.

Permukiman Kumuh dan Relokasi: Lahan yang terbatas dan pertumbuhan penduduk, khususnya yang berpenghasilan rendah, memicu munculnya permukiman ilegal di bantaran sungai dan pantai.

Upaya relokasi sering kali menimbulkan persoalan baru terkait penyesuaian sosial dan ekonomi bagi warga yang dipindahkan.

3. Masalah Sosial dan Infrastruktur

Konflik Komunal: Beberapa kelurahan di Palu memiliki riwayat konflik komunal yang panjang, seperti di Nunu dan Tavanjuka. 

Konflik ini dapat kembali mencuat sewaktu-waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengangguran dan masalah ekonomi.

Sistem Transportasi dan Fasilitas Publik: Sistem transportasi umum di Kota Palu masih sangat terbatas, yang menyebabkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Hal ini berdampak pada kemacetan dan polusi. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) juga masih di bawah standar.

Infrastruktur Dasar Belum Merata: Beberapa infrastruktur dasar, seperti air bersih dan pengelolaan limbah domestik, belum menjangkau seluruh kawasan.

Hal ini terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan.

Pemerintah Kota Palu bersama berbagai pihak terkait terus berupaya mengatasi persoalan-persoalan ini, namun tantangan yang ada membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dari semua elemen masyarakat.(*)