BREAKINGNEWS: Mahasiswa Demo Pemprov Sulteng, Minta Program MBG Dihentikan Sementara

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Tadulako (Untad) dan Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (23/9/2025).

Dalam aksinya, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekan Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator aksi, Ahmad Alhabsyi, menyebutkan desakan itu muncul menyusul maraknya kasus dugaan keracunan massal peserta didik usai menyantap sajian MBG di beberapa daerah. 

Baca juga: Sidang Perdana Cerai Eza Gionino-Meiza, Sepakat Pisah dan Beri Nafkah Sebesar Rp25 Juta

Kasus paling banyak terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan dimana terdapat 314 siswa diduga mengalami keracunan MBG.

Kejadian serupa juga dialami 26 siswa di SMK Bina Potensi, MTs Sis Al Jufri Tatura, dan SDN Inpres Boyaoge, Kota Palu.

“Kami mendesak Pemprov Sulteng agar menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. BGN harus segera bertanggung jawab atas kasus keracunan yang dialami adik-adik kita beberapa waktu lalu,” tegas Ahmad.

Selain itu, massa juga meminta agar pengelolaan dapur MBG lebih transparan serta melibatkan pengawasan dari pemerintah daerah.

Usai berorasi, mahasiswa diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulteng, Fahrudin D Yambas. 

Audiensi itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut, Fahrudin menyampaikan apresiasi atas langkah mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung di ruang audiensi.

Ia mengaku prihatin atas kasus keracunan massal di Banggai Kepulauan. 

Baca juga: Anaknya Wakili Sulteng di Ajang Duta Pariwisata Cilik Nasional, Cek Tips Sang Ayah

Kata Fahrudin, dari 314 orang yang terdampak, kini tersisa tiga orang yang masih dirawat intensif di ICU RS Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pemerintah, kata Fahrudin, sudah mendatangkan dokter spesialis dari RSUP Dr. Wahidin Makassar untuk mempercepat penanganan korban.

Selain itu, sampel makanan juga sudah dibawa ke BPOM dan laboratorium kesehatan masyarakat di Palu. 

Untuk sementara, kata Fahrudin, pelaksanaan MBG di Sulteng dihentikan sambil menunggu hasil evaluasi.

“Program MBG ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional. Struktur di tingkat daerah belum terbentuk, sehingga pemerintah provinsi tidak mengetahui detail vendor maupun yayasan yang terlibat. Namun, karena masyarakat kita yang terdampak, maka kami tetap bertanggung jawab menyelamatkan warga,” jelasnya.

Baca juga: PPPK Paruh Waktu Padati Ruang Pengurusan SKCK Polres Banggai

Ia berharap program tersebut nantinya melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar pengawasan bisa dilakukan langsung di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, pertemuan antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah provinsi menghasilkan berita acara bersama. 

Dalam dokumen itu, Pemprov Sulteng sepakat menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat agar program MBG segera dievaluasi.(*)

( TribunBreakingNews )