Pendemo Soroti DPRD Sulteng: dari 55 Anggota, Hanya Satu yang Hadir

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU – Pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan terhadap DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), menyusul ketidakhadiran mayoritas anggota dewan saat aksi digelar di depan kantor DPRD Sulteng, Selasa (30/9/2025).

Aksi yang diikuti sekitar 50 orang itu berasal dari Komunitas Anti Korupsi (KAK), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, serta warga penyintas dari wilayah Hutan Kota, Layana, dan Mamboro.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LKPP RI), Harsono Bareki, menyampaikan kekecewaannya karena dari 55 anggota DPRD Sulteng, hanya satu yang menemui massa, dan itu pun bukan dari daerah pemilihan para penyintas.

Baca juga: DPRD Rekomendasikan Penghentian Sementara Program MBG di Parigi Moutong

"Bagaimana kami mau percaya sama DPRD? Dari 55 orang, cuma satu yang hadir, dan itu pun bukan dari dapil kami. Kepercayaan publik kepada wakil rakyat sudah menurun drastis," ujar Harsono dalam orasinya.

Menurutnya, sejak 2019 masyarakat penyintas terus menyuarakan tuntutan terkait kejelasan hunian tetap (huntap), namun hingga kini belum ada solusi konkret.

"Tujuh tahun bukan waktu yang singkat. Masyarakat sudah berkali-kali bersuara sejak 2019, tapi sampai hari ini belum ada kebijakan yang berpihak. Wajar saja kalau masyarakat kehilangan kepercayaan," tegas Harsono.

Hal senada disampaikan Ketua Koalisi Anti Korupsi (KAK), Marwan, yang menyoroti kondisi menyedihkan para penyintas di hunian sementara (huntara).

Baca juga: Harga HP Vivo Oktober: Vivo X200 Ultra, Vivo V50, Vivo Y39, Vivo V60 Lite

"Fasilitas dasar seperti MCK pun tidak tersedia. Masyarakat buang air kecil sembarangan dan makan seadanya. Di mana nurani para anggota DPRD?" ujar Marwan.

Koordinator lapangan aksi, Raslin, turut menyampaikan bahwa warga di Huntara Hutan Kota saat ini tengah menghadapi ancaman penggusuran dalam waktu dua bulan ke depan.

"Sejak 2019, warga sudah bertahan di huntara. Sekarang mereka dihadapkan dengan rencana penggusuran, tapi belum ada solusi atau tempat yang disiapkan. Pemerintah dan DPRD harus segera bertindak," tegas Raslin.

Aksi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lambannya penanganan nasib para penyintas bencana 2018, terutama yang masih tinggal di hunian sementara tanpa kepastian masa depan.(*)