DPRD Kota Palu Desak Pemecatan Oknum Kepala Sekolah Terlibat Kasus PPPK Siluman

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota Komisi A DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, menegaskan akan mengambil sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum kepala sekolah dan Kepala OPD dalam kasus PPPK “siluman” yang kini tengah diselidiki Inspektorat Kota Palu.

Rustia mengatakan, apabila benar ada kepala sekolah yang memberikan rekomendasi kepada orang yang bukan tenaga honorer aktif, maka sanksinya harus berat.

"Saya sudah tegaskan ke Inspektorat untuk mengusut tuntas masalah ini. Kalau benar-benar ada kepala sekolah yang memberikan surat rekomendasi untuk orang yang bukan mengabdi, saya tegas menyampaikan: tidak perlu lagi di-nonjobkan, itu harus dipecat. Karena masih banyak orang baik,” kata Rustia Tompo kepada TribunPalu.com, Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Nedya Tegaskan GIAT 3.0 Wujud Nyata Integrasi Ekonomi Hijau dan Pariwisata Berkelanjutan Sigi

Ia menilai, tindakan seperti itu telah mencederai rasa keadilan para honorer yang sudah lama mengabdi dan berharap bisa diangkat menjadi PPPK secara sah.

Selain mendorong penindakan terhadap oknum yang terlibat, Rustia juga menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Kota Palu akan memfasilitasi perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Komisi II DPR RI di Jakarta.

“Kita akan memfasilitasi, ada beberapa orang dari aliansi honorer yang akan langsung ke Jakarta, ke Menpan RB,” ujarnya.

Baca juga: KKMP Terima Kunjungan Studi Banding dari Pendamping Koperasi Merah Putih Kabupaten Banggai

Rustia memastikan Komisi A DPRD Kota Palu akan terus mengawal isu dugaan PPPK “siluman” hingga tuntas.

Ia mengungkapkan, BKPSDM Kota Palu telah tiga kali menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meminta penjelasan terkait hasil seleksi PPPK, namun hingga kini belum ada balasan resmi.

“Katanya BKPSDM sudah tiga kali menyurat ke BKN tapi belum ada jawaban. Kalau memang belum ada, kenapa kita tidak ambil langkah langsung ke sana?” tegasnya.

Baca juga: Semarak HKN ke-61 di Sigi, Bupati Ajak Warga Hidup Sehat dan Cegah Stunting

Komisi A berkomitmen untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam seleksi PPPK di Kota Palu, sekaligus memastikan tidak ada lagi praktik titipan atau manipulasi data dalam proses pengangkatan aparatur pemerintah.(*)