Reses di Talise, Rusman Ramli Serap Aspirasi Driver Ojol Soal Parkir Gratis hingga Status Pekerja

Ringkasan Berita:

• Dalam reses, banyak driver ojol mengeluhkan penerapan kebijakan parkir gratis yang belum berjalan efektif, dengan masalah utama adalah konsumen enggan membayar parkir.
• Rusman Ramli mendorong agar driver ojol diakui sebagai pekerja formal, sehingga dapat memperoleh hak-hak seperti THR dan jaminan sosial.
• Rusman juga mengusulkan agar aplikator seperti Maxim, Gojek dan Grab mendirikan kantor cabang di Kota Palu, mempercepat proses administratif.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Palu Daerah Pemilihan Palu Timur-Mantikulore, Rusman Ramli, menggelar reses Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2026, Rabu (4/2/2026) siang.

Kegiatan reses masa jabatan 2024–2029 itu berlangsung di Jl Kamboja, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, tepatnya di kediaman Rusman Ramli. 

Reses tersebut merupakan reses keempat Ketua Komisi B DPRD Palu itu.

Baca juga: Prabowo Instruksikan Gentengisasi, Rumah hingga Kantor di Banggai Mayoritas Beratap Seng

Menariknya, mayoritas peserta reses berasal dari kalangan driver ojek online (ojol). 

Sedikitnya 80 driver ojol dari tiga mitra aplikator, yakni Maxim, Gojek, dan Grab, hadir menyampaikan aspirasi.

Dalam reses itu, Rusman Ramli turut menghadirkan perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan Palu, guna mendengar langsung keluhan para mitra ojol.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah penerapan parkir gratis bagi driver ojol yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.

Keluhan disampaikan perwakilan driver Maxim, Andre, yang menyebut kebijakan parkir gratis justru kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

“Sebelumnya kami sempat dikumpulkan bersama Wali Kota soal penerapan parkir gratis bagi driver ojol. Tapi sampai sekarang penerapannya belum jelas. Sejak dimediakan soal parkir gratis, kami justru sering dirugikan karena konsumen tidak mau bayar parkir, sementara di beberapa tempat kami tetap diminta membayar,” ungkap Andre.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Sigi Sulteng, 5-6 Februari 2026: Potensi Hujan Ringan dan Angin Kencang

Hal senada disampaikan perwakilan Gojek, Marjun, yang meminta agar kebijakan tersebut benar-benar ditertibkan.

“Kami minta penerapannya betul-betul ditertibkan. Bahkan ada cerita salah satu rumah makan Simpang Tigo tutup karena diminta bayar parkir sampai Rp5 ribu,” katanya.

Menanggapi hal itu, politisi PKS itu juga mendorong Pemerintah Kota Palu segera luncurkan Peraturan Wali Kota.

Selain soal parkir, Rusman juga mendorong adanya pengakuan status sebagai pekerja formal, agar dapat memperoleh hak seperti THR dan jaminan sosial.

“Kita juga mendorong para driver ojol ini menjadi bagian dari profesi pekerja formal, sehingga mereka bisa mendapatkan THR dan jaminan-jaminan lainnya,” tegas politisi PKS itu.