Penyintas Bencana Palu Geram, Tuntut Hunian Layak Daripada Patung Miliaran

Ringkasan Berita:

• Penyintas bencana 2018 yang kini tinggal di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu, menuntut pembangunan hunian permanen yang layak, karena hingga kini mereka masih bertahan di Huntap (Hunian Tetap).
• Massa aksi mengkritik anggaran besar yang dialokasikan untuk pembangunan Patung Garuda (Rp2 miliar) dan Patung Kuda (Rp5 miliar).
• Selain hunian, mereka juga menuntut agar program ekonomi untuk penyintas dan nelayan Teluk Palu dapat direalisasikan.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sejumlah penyintas bencana yang tinggal di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (10/2/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah untuk segera membangun hunian layak bagi mereka, alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan patung yang dianggap tidak menjadi prioritas.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Senin 9 Februari 2026, Wmas Antam Naik Lagi, Ini Harga Emas Terbaru

Penyintas bencana 2018 yang sebelumnya tinggal di kawasan Pantai Talise, Kota Palu, merasa kecewa dengan pembangunan Patung Garuda senilai Rp2 miliar dan Patung Kuda senilai Rp5 miliar.

Menurut mereka lebih memprioritaskan simbol estetika daripada pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Aksi ini dihadiri sekitar 50 orang, dipimpin Muhammad Raslin dari LBH Rakyat.

“Apa gunanya patung-patung ini jika kami masih hidup dalam kondisi yang tidak layak? Kami kehilangan tempat tinggal akibat bencana besar, dan sekarang kami terpaksa tinggal di Huntap. Pemerintah seharusnya memikirkan kami, bukan menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Muhammad Raslin dengan nada kecewa.

Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka dan menggunakan mobil pikap berwarna hitam dilengkapi pengeras suara.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah pembangunan hunian permanen yang layak bagi penyintas bencana hingga kini masih bertahan di Huntap (Hunian Tetap).

Baca juga: Aksi Penyintas Bencana di DPRD Palu, Hunian dan Program Ekonomi Jadi Tuntutan Utama

Selain itu, mereka juga menuntut agar program-program ekonomi untuk penyintas, serta CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, dapat direalisasikan.

Raslin menegaskan, program ekonomi yang dimaksud harus dapat mendorong kemandirian warga, termasuk para nelayan di Teluk Palu, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga mengkritik penggunaan dana CSR perusahaan tambang yang dinilai tidak pernah memberikan dampak nyata bagi penyintas.

“Dana CSR yang dikumpulkan dari perusahaan tambang harus diaudit dan diterima oleh masyarakat, jangan hanya menjadi formalitas. Kami ingin memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan kami,” tegas Raslin.

Selain itu, dalam orasinya, ia juga menyindir arah pembangunan Kota Palu dianggap tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat. 

Ia menyebutkan bahwa anggaran yang cukup besar, seperti Rp2 miliar untuk Patung Garuda dan Rp5 miliar untuk Patung Kuda, seharusnya dialokasikan untuk pembangunan hunian bagi penyintas bencana yang belum tuntas.

"Kenapa anggaran untuk patung bisa begitu besar, sementara kami yang hidup dalam kondisi darurat dan belum punya tempat tinggal layak malah terabaikan? Ini sangat tidak adil," tambah Raslin.

Baca juga: Retret ASN Nasrani di Sulteng, Gubernur Anwar Hafid: Kinerja Luar Biasa Dimulai dari Integritas

Aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai dan diakhiri dengan audiensi di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico At Djanggola, bersama anggota DPRD lainnya, seperti Ratna Mayasari Agan, Rini Haris, Rustia Tompo, Alfian Chaniago, dan Nanang.

Saat berita ini diturunkan, audiensi masih berlangsung, dan penyintas bencana berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan mereka.(*)