11 Ribu Warga Terima PKH di Palu, Anggaran Tembus Rp17 Miliar

Ringkasan Berita:

• Pada triwulan pertama 2026, sebanyak 11.170 warga Kota Palu menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran lebih dari Rp17 miliar.
• Bantuan bervariasi sesuai komponen keluarga, mulai dari Rp225 ribu–Rp750 ribu per tahap untuk anak dan ibu hamil, hingga Rp600 ribu per tahap untuk lansia dan penyandang disabilitas berat.
• Program PKH bertujuan mengentaskan kemiskinan, mendukung penanganan stunting, dan mendorong kemandirian ekonomi.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palu terus menjadi andalan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. 

Pada triwulan pertama tahun 2026, tercatat 11.170 warga menerima bantuan dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp17 miliar.

Kepala Dinsos Palu, Susik, mengatakan besarnya jumlah penerima dan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

Baca juga: RDP Bahas STPN, Kanwil BPN Sulteng Perkuat SDM Pertanahan Melalui Pendidikan Kedinasan

“Penerima PKH ada 11.170 dengan anggaran di atas Rp17 miliar.  uangnya masih menunggu pencairan" ujar Susik saat ditemui, Selasa (14/4/2026).

Diketahui, besaran bantuan PKH yang diterima setiap keluarga bervariasi, tergantung pada komponen dalam keluarga penerima manfaat. 

Untuk ibu hamil dan anak usia dini, bantuan bisa mencapai sekitar Rp750 ribu per tahap atau Rp3 juta per tahun. 

Sementara untuk siswa SD sekitar Rp225 ribu per tahap, siswa SMP Rp375 ribu, dan siswa SMA Rp500 ribu per tahap.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas berat, masing-masing sekitar Rp600 ribu per tahap. 

Penyaluran bantuan dilakukan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.

Adapun proses penyaluran PKH dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, atau Kanto Pos Indonesia Kota Palu.

Baca juga: Baharuddin Sapi’i Pertanyakan Nasib Dana Bagi Hasil 500 Triliun, Apakah Hanya Formalitas?

Bantuan itu dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh para penerima manfaat.

Menurut Susik, program ini dijalankan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

“Kita kolaborasi dengan Kementerian Sosial melalui program PKH untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.

Susik menambahkan, PKH diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima, termasuk mendukung penanganan stunting dan mendorong kemandirian ekonomi.

Baca juga: Anggota DPRD Sulteng I Nyoman Slamet Soroti PHK Massal PT GNI, Minta Transparansi Data Karyawan

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan.

“Kami harap bantuan ini digunakan sesuai tujuan, supaya program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.(*)