Anggota DPRD Palu Usul Keluar Sementara dari OSS, Imbas Kendala RDTR dan KBLI Hambat Perizinan

Ringkasan Berita:

• Alfian Chaniago mengusulkan Pemkot Palu keluar sementara dari sistem OSS karena dinilai menghambat proses perizinan usaha.
• Kendala utama berasal dari belum sinkronnya RDTR dan KBLI, yang berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perizinan rumah sakit.
• Rahmat Mustafa menyebut opsi tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut, sembari mencari solusi agar pelayanan dan investasi tetap berjalan optimal.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Palu, Alfian Chaniago, mengusulkan agar Pemerintah Kota Palu mempertimbangkan langkah keluar sementara dari sistem Online Single Submission (OSS) menyusul berbagai kendala teknis yang dinilai menghambat proses perizinan usaha.

Usulan tersebut disampaikan Alfian saat menghadiri rapat bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Palu, Rahmat Mustafa, di Kantor Bappeda Palu, Jl Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Tanggapi Kritik Publik, Safri: DBH Itu Hak Daerah, Jangan Membangun Citra Seolah Kita Pengemis

Dalam rapat itu, Alfian menilai sistem OSS saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan daerah, khususnya terkait integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Saya sarankan keluar saja dulu dari OSS. Kita ambil contoh Kota Bekasi, dengan jumlah penduduk yang besar mereka masih bisa berjalan secara manual, dan investasinya tetap tinggi,” ujar Alfian.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu perbaikan sistem OSS dari pemerintah pusat.

“Ayo kita cari solusi untuk kota kita ini, agar semua pengusaha dan masyarakat bisa berjalan dan dipermudah. Kita bisa lakukan takedown sementara sambil berkoordinasi dengan dinas terkait,” tambahnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulteng, Kamis 23 April 2026: Mayoritas Cerah, Banggai Berpotensi Udara Kabur

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, dengan agenda utama membahas kendala teknis pada sistem OSS, khususnya terkait RDTR yang belum sinkron dengan KBLI sehingga sejumlah sektor usaha, termasuk rumah sakit, mengalami hambatan dalam proses perizinan dan operasional.

Rahmat Mustafa menyampaikan, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memberikan masukan dan alternatif solusi dalam rapat tersebut.

“Semua OPD tadi menyampaikan beberapa alternatif. Yang jelas, percepatan layanan perizinan ini sangat penting. Salah satu opsi yang mengemuka adalah keluar sementara dari OSS untuk RDTR, dan itu akan kita percepat tindak lanjutnya,” kata Rahmat usai rapat kepada wartawan.

Ia menambahkan, langkah tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama instansi terkait guna memastikan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Polisi Sita 1 Ton Solar Subsidi di Banggai dan Morowali Utara

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Palu, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, BPJS, serta dinas teknis lainnya seperti pertanian dan peternakan.

Kendala pada sistem OSS, khususnya terkait sinkronisasi RDTR dan KBLI, menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat investasi dan pelayanan perizinan di Kota Palu. 

Pemerintah daerah pun diharapkan segera mengambil langkah strategis agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan optimal.(*)